10 November Hari Pahlawan, Puan Ingatkan Tak Boleh Ada Ketimpangan dan Ketidakadilan Ekonomi

Nasional277 Dilihat

JAKARTA,SumselPost.co.id – Dalam momen Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November, Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh masyarakat mengenang jasa para pahlawan yang berjuang demi tumpah darah kemerdekaan Indonesia. Menurutnya rakyat Indonesia sampai saat ini juga masih terus berada dalam kondisi perjuangan, salah satunya demi mencapai keadilan.

“Peringatan Hari Pahlawan selalu membawa kita untuk mereflesikan tentang perjuangan para pahlawan terdahulu yang rela berkorban demi kemerdekaan bangsa. Perjuangan para pahlawan itu dilakukan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” tegas Puan, Jumat (10/11/2023).

Meski saat ini bangsa Indonesia sudah merdeka, Puan menilai perjuangan rakyat masih harus dilanjutkan. Bukan perjuangan melawan penjajah, tapi perjuangan melawan ketidakadilan dalam mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.

“Sampai saat ini, masih ada rakyat Indonesia yang harus berjuang bahkan hanya sekadar untuk memenuhi makannya sehari-hari. Kemakmuran yang diimpikan para pahlawan terdahulu, masih belum sepenuhnya tercapai,” tuturnya.

“Terutama dalam hal keadilan. Baik keadilan ekonomi, keadilan mendapat pemerataan pembangunan, keadilan akses pendidikan dan kesehatan, keadilan pada hukum, keadilan mendapat pekerjaan yang layak, sampai pada keadilan untuk mendapat kesetaraan, dan lain-lain,” kata Puan.

Terkait keadilan dalam ekonomi, ia menyebut masih banyak rakyat Indonesia yang berada dalam garis kemiskinan. Padahal, kata Puan, asas keadilan dalam ekonomi merupakan amanat dari Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

“Seharusnya kemajuan ekonomi Indonesia yang begitu pesat tidak boleh memunculkan ketimpangan dan kepincangan di masyarakat. Tapi masih banyak dari masyarakat kita yang berjuang sendiri demi keadilan ekonomi, khususnya di daerah-daerah terpencil,” ujarnya.

Puan melanjutkan, keadilan ekonomi juga erat hubungannya dengan keadilan pemerataan dalam pembangunan. Ia mendukung upaya pembangunan infrastruktur yang tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja, namun hal tersebut pun dinilai harus dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.

Baca Juga  Setara Minta Lembaga Survei Tidak Menjadi Agitator untuk Menggiring Opini Capres Tertentu

“Banyak rakyat di daerah 3T berharap pembangunan infrastruktur di kota asal mereka seperti di kota-kota besar. Sehingga mereka akan merasakan keadilan yang sama dalam memperoleh akses seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pembukaan lapangan kerja yang akan berpengaruh pada kesejahteraan mereka,” ungkap Puan.

Terlepas dari hal itu, masyarakat di daerah pun disebut membutuhkan keadilan dalam hal penghidupan yang layak. Oleh karena itu, Puan mendorong Pemerintah agar memberi intervensi pada program-program pembangunan perekonomian di daerah.

“Program-program yang digagas Pemerintah diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi di semua daerah demi terciptanya keadilan ekonomi dan mengikis ketimpangan sosial antara warga di perkotaan dan di pedesaan,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga menyoroti bagaimana di era sekarang, anak-anak generasi penerus bangsa masih banyak yang harus berjuang untuk mendapatkan hak-haknya, misalnya hak mendapat pendidikan yang layak. Hal ini mengingat masih ada jutaan anak di Indonesia yang putus sekolah di mana mayoritas disebabkan karena permasalahan ekonomi.

Belum lagi mengenai banyaknya siswa yang masih merasakan belum meratanya mutu pendidikan di Indonesia, serta ketimpangan sarana prasarana pendidikan. Tidak sedikit anak sekolah yang harus berjuang dengan sangat berat untuk bisa belajar di sekolah setiap harinya.

“Adik-adik kita yang semangat untuk memperoleh pendidikan, merupakan sosok pejuang dalam mencapai keadilan pendidikan,” sebutnya.

“Kita ketahui bersama ada banyak contoh yang memperlihatkan anak sekolah harus berjuang dalam memperoleh pendidikan. Mulai dari akses sekolah yang susah dilalui, hingga kekurangan tenaga pengajar yang mengharuskan mereka bertahan seadanya di tengah gempuran kemajuan zaman,” imbuh Puan.

Puan pun mengatakan, pendidikan bukan hanya tentang mengenyam ilmu di bangku sekolah, tetapi juga tentang memberikan landasan yang kokoh bagi generasi muda untuk mempersiapkan masa depan mereka.

Baca Juga  DPR Siap Laksanakan Putusan MK Terkait Sistem Pemilu 2024

Melalui pendidikan yang berkualitas, Puan meyakini bahwa generasi muda dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang esensial sebagai bekal untuk membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.

“Peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat tidak dapat diabaikan. Dengan pendidikan
yang berkualitas, anak-anak kita dapat memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk meraih pekerjaan yang
layak, memenuhi kebutuhan ekonomi, dan menjadi generasi unggul,” urai Puan.

“Maka pada akhirnya, generasi unggul akan menjadi pahlawan di era masa kini. Baik pahlawan untuk dirinya sendiri, pahlawan bagi keluarganya, pahlawan di lingkungan, maupun pahlawan untuk bangsa dan negara,” tambahnya.

Lebih lanjut, Puan berbicara soal keadilan untuk masyarakat yang masih berjuang dalam memperoleh pekerjaan. Termasuk untuk tenaga honorer yang statusnya sempat tidak jelas di tengah rencana penghapusan profesi tersebut.

“Tapi dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru saja disahkan oleh DPR, nasib tenaga honorer menjadi terjamin karena Pemerintah memiliki kewajiban untuk menaikkan status mereka, dan tidak boleh ada PHK massal,” tegas Puan.

Di sisi lain, Puan mengajak masyarakat memaknai peringatan Hari Pahlawan dari sisi kemakmuran dalam bidang kesehatan. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang berjuang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

“Kondisi rakyat yang heterogen dalam banyak hal, seperti kondisi geografis dan sosial ekonomi memunculkan isu keadilan atas hak warga dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai,” ujarnya.

“Sering kali banyak warga kurang mampu bersusah payah mendapatkan fasilitas kesehatan, yang menjadi cerminan kurangnya keadilan dalam pemenuhan hak warga atas pelayanan kesehatan. Tentu ini menjadi PR kita bersama,” sambung Puan.

Selain soal kesehatan, masyarakat juga masih mengalami ketidakdilaan dalam hal kesetaraan. Puan menyinggung tentang kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan yang masih harus ditingkatkan.

Baca Juga  Bertemu Dubes Ceko, Ketua DPD RI Tekankan Kerjasama Bisnis Dua Negara Libatkan UMKM

“Apalagi di tengah perjuangan para pahlawan di bidang kesetaraan gender, kita masih dihadapkan dengan banyaknya kekerasan seksual yang diterima kaum perempuan,” katanya.

“Meskipun hadirnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dapat menjadi pelindung bagi kaum perempuan, tapi perjuangan perempuan untuk mendapatkan keadilan dalam hal kesetaraan masih jauh dari harapan,” lanjut Puan.

Ditambahkannya, Indonesia sebagai negara yang memegang teguh prinsip kesetaraan gender seharusnya memiliki lingkungan yang mendukung perempuan dalam mengejar aspirasi dan impian mereka. Di tengah kondisi ini, Puan mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk menjadi pahlawan bagi kaumnya.

“Mari kita bangkit bersama dalam semangat keberanian dan keteguhan para pejuang kemerdekaan perempuan, karena hanya dengan bersatu kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan gender,” pesan peraih dua gelar Doktor Honoris Causa itu.

Puan pun menekankan, tidak ada pahlawan tanpa perjuangan. Untuk itu ia mengajak seluruh elemen bangsa bersatu padu untuk mengupayakan hadirnya Indonesia yang berkeadilan di semua sektor. Hal ini guna memastikan bahwa warisan perjuangan para pahlawan tidak akan sia-sia.

“Hanya dengan kerja bersama dalam bingkai persatuan, mimpi para pejuang dan pahlawan terdahulu untuk sebuah Indonesia yang makmur dan bermartabat di mata dunia dapat diwujudkan. Bersama-sama, mari kita bangun masa depan yang gemilang untuk negeri kita tercinta, Indonesia,” pungkas Puan.(MM)

Komentar