JAKARTA,SumselPost.co.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah untuk membuka akses bantuan dari diaspora Aceh di Malaysia untuk masyarakat terdampak bencana, agar dapat segera masuk ke Indonesia tanpa hambatan.
Hal itu disampaikan Sufmi Dasco dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Pemerintah di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Menurutnya, bantuan tersebut dapat membantu masyarakat khususnya menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026. Sehingga pihaknya meminta Satgas pemerintah untuk segera berkoordinasi dengan bea cukai. “Karena ini namanya sumbangan hanya satu kali dan jumlahnya tidak mengganggu. Saya pikir Pak Mendagri kita bisa realisasi secepatnya supaya barang-barang ini bisa masuk,” kata Dasco.
Politisi Gerindra itu yakin Kementerian Pertanian tidak akan keberatan dengan masuknya bantuan pangan atau sembako untuk masyarakat terdampak bencana, namun penyalurannya harus tetap diawasi secara ketat. “Ini sudah keburu dibeli, barangnya tinggal dikirim, dan hanya satu kali. Dan saya pikir mungkin kita bisa kasih dispensasi karena cuma sekali,” ujarnya.
Adapun bantuan tersebut terdiri dari minyak goreng, gula pasir, air mineral, makanan siap saji, pakaian, Al-Quran, hingga kloset toilet yang bernilai miliaran.
Sepakat
Satuan Tugas (Satgas) DPR RI dan pemerintah sepakat memutuskan memperlancar dana tanggap darurat untuk penanganan bencana guna menghindari birokrasi yang berbelit-belit.
Dasco Ahmad mengatakan anggaran siap pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekitar Rp4,3 triliun. Sedangkan, kebutuhan dana untuk tanggap darurat melebihi angka tersebut.
“Jangan sampai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di lapangan terus bekerja dan membangun, tetapi sumber anggarannya belum jelas. Saya monitor di lapangan Kementerian PU tetap terus membangun, tetapi saya tidak tahu uangnya dari mana. Nah, nanti kontraktornya kan kasihan itu,” kata Dasco.
Dalam rapat itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pihaknya diminta mengambil anggaran tanggap darurat dari BNPB, berdasarkan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sehingga anggaran tanggap darurat di Kementerian PU seolah-olah ‘dicoret’.
Dia meminta agar ada anggaran khusus lainnya. Sebab, BNPB pun masih meminta bantuan pihaknya untuk mengurusi masalah bencana di daerah lain, bukan hanya Sumatera. “Jadi, kalau kami harus makan dari dalam (anggaran kementerian) kayak-nya agak berat untuk nanti kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan di tempat lain,” kata Dody.
Terkait hal itu, Dasco menyerahkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar menambal kebutuhan dana untuk tanggap darurat dari pos lain. Mengingat, Bappenas belum menyetujui dana tanggap darurat itu.
Di sela-sela pembicaraan itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun menyatakan bahwa dia akan bertanggung jawab untuk menyetujui penggunaan dana tanggap darurat itu, yang belum disetujui oleh Bappenas. “Sehingga, dana tanggap darurat yang sekarang sedang berjalan akan diambilkan di pos lain, nanti Mensesneg yang tanggung jawab. Oke, putus ya,” pungkas Dasco. (MM)
Komentar