Palembang, Sumselpost.co.id – Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang menjadi tuan rumah dalam kegiatan Halaqoh Penguatan Kelembagaan Pendirian Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama RI. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Lantai 4 Gedung Perpustakaan UIN Raden Fatah Kampus Jakabaring, Jum’at (21/11/2025).
Kegiatan yang mengusung tema “Intelektualisasi Santri dan Santrinisasi Masyarakat” ini dihadiri oleh Wakil Menteri Agama RI, Dr. K.H. Romo R. Muhammad Syafi’I, S.H., M.Hum dan Direktur Pesantren, Dr. H. Basnang Said, S.Ag., M.Ag., serta seluruh pimpinan UIN Raden Fatah Palembang diantaranya Rektor, Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., Wakil Rektor I, Prof. Dr. Munir, M.Ag., Wakil Rektor II, Prof. Dr. Abdul Hadi, M.Ag., Wakil Rektor III, Dr. Syahril Jamil, M.Ag., dan Kepala Biro AAKK, Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, SH., M.A.
Wakil Menteri Agama RI, Romo menyampaikan pandangan historis dan filosofis mengenai peran pesantren dalam perjalanan bangsa. Ia menegaskan bahwa pesantren tidak dapat dipisahkan dari sejarah Indonesia.
“Memandang pesantren berarti memandang Indonesia. Berbicara Indonesia harus dalam konteks pesantren. Pesantren sejak awal adalah gerakan moral dan gerakan keagamaan yang lahir dari ketidakadilan. Nilai-nilai itu yang mendorong semangat perjuangan hingga akhirnya lahir proklamasi kemerdekaan. Itu semua lahir dari pesantren,” tegasnya.
Selanjutnya, Romo juga menegaskan bahwa santi dan pesantren memiliki potensi besar dalam bidang Sains dan Teknologi. Ia menekankan bahwa sebagai santri jangan hanya terbatas pada ilmu agama saja.
“Anak-anak pesantren jangan hanya tahu ilmu agama saja, jangan hanya memahami fiqh saja. Mereka harus belajar semua hal, ilmu teknologi, ekonomi, kedokteran. Memahami agama berarti memahami teknologi, kedokteran, itulah Islam yang sebenarnya,” lanjutnya.
Senada dengan itu, Rektor UIN Raden Fatah, Muhammad Adil menegaskan bahwa pesantren merupakan lembaga yang paling konsisten dalam menjalankan tiga amanah utama sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pesantren.
“Pesantren telah menempuh perjalanan panjang sejarah pendidikan di Indonesia. Meskipun muncul istilah baru seperti ma’had, pesantren tetap menjadi istilah yang paling dikenal dan melekat di masyarakat. Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi tradisi yang diwariskan turun-temurun,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muhammad Adil juga menjelaskan bahwa pesantren memiliki akar kuat dalam tradisi keilmuan Islam, khususnya dalam pembelajaran kitab kuning yang hingga kini menjadi ciri khas utama lembaga pesantren.
“Pesantren memiliki tempat belajar yang mapan dan sistematis. Dari dulu hingga sekarang, pembelajaran kitab memiliki ruang tersendiri yang terus dijaga. Tradisi ini juga terlihat di Sumatera Barat melalui keberadaan surau, yang telah melahirkan banyak tokoh agama dan ulama besar,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pesantren Direktorat Jenderal RI, Dr. H. Basnang Said, S.Ag., M.Ag., menguraikan perjuangan pembentukan struktur khusus pesantren telah berjalan sejak lama, upaya awal dilakukan oleh beberapa pejabat sebelumnya, namun belum mendapatkan hasil.
“Di Jawa Tengah, dulu perjuangan-perjuangan untuk menaikkan status pesantren terus dilakukan. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), beliau menyadari bahwa reformasi sudah terbuka, namun pesantren belum memperoleh pengakuan formal karena tidak memiliki dokumen negara yang jelas,” ujarnya.
Basnang Said juga menjelaskan bahwa Gus Dur kemudian menggagas kerja sama antara Kementerian Agama, Departemen Pendidikan Nasional, serta Muhammadiyah untuk memberikan rekognisi formal bagi santri melalui program kesetaraan Paket A, B, dan C di pesantren.
“Dari program kesetaraan itulah para santri mulai mendapatkan akses untuk berkiprah di jabatan publik, lembaga negara, dan ranah politik,” pungkas Basnang Said.
Dalam kegiatan ini juga menghadirkan beberapa narasumber yaitu Prof. Dr. Muhajarin, M.A selaku Pimpinan Ponpes Prof. Muhajirin, Dr. K.H. Ubaidillah Luai, M.Pd selaku Pimpinan Ponpes Sabilul Hasanah Banyuasin, dan K.H. Affandi, B.A yang merupakan Pimpinan Ponpes Nurul Huda Sukaraja Oku Timur.
Turut hadir Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Selatan, Dr. H. Syafitri Irwan, S.Ag., M.Pd.I., segenap Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan UIN Raden Fatah, serta Direktur Pascasarjana.
Komentar