JAKARTA,SumselPost.co.id – Meski tidak diback up Kementerian Agama (Kemenag) RI, tapi DPR RI optimis pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 akan lebih baik dari 2025. Sebab, Kementerian Haji (Kemhaj) yang.baru ini pada musim haji 2025 sudah terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan ibadah haji 2025. Sehimgga Kemhaj RI dianggap mampu melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026 mendatang.
Demikian disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra M. Husni dalam dialektika demokrasi bertema “Optimalisasi Persiapan Ibadah Haji 2026: Sinergi Pemerintah- DPR” bersama anggota Panja Haji/Anggota Komisi VIII F-PKB DPR RI KH. Maman IImanulhaq, dan pengamat sosial politik dari USG (Universitas Sunan.Gresik) Abdul Rochim, yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Selain ikut mengawasi, pejabat Kemhaj banyak.yang berasal dari Kemenag RI, sehingga tidak perlu khawatir dengan kementerian.yang baru ini. “Untuk di daerah provinsi, kabupaten dan kota, pejabat Kemenag daerah terlibat dengan menjadi pelaksana tugas (Plt). Untuk jamaah haji di Makkah, syarikahnya disederhanakan menjadi 2 dari 8 syarikah pada musim haji 2025 lalu. Hal itu untuk menghindari terpisahnya suami istri, orangtua dengan anak dan sebagainya,” jelas Husni.
Selain itu lanjut Husni, demi keselamatan transportasi penerbangan, pesawat yang harus dioperasikan usianya maksimal 15 tahun dari sebelumnya 20 tahun. “Jadi, Kemhaj sudah belajar dari pelaksanaan haji 2025. Sedangkan untuk kesehatan, jamaah haji akan mendapatkan pelayanan dari seluruh rumah sakit di Arab Saudi dengan istithoa’ah kesehatan lebih ketat,” ungkapnya.
Husni juga mengatakan ada terobosan penting dalam kebijakan masa tunggu haji. “Kini, masa tunggu di seluruh provinsi diseragamkan menjadi sekitar 26 tahun. “Sebelumnya di daerah Sumatera Utara, masa tunggu mencapai lebih dari 30 tahun, sementara Aceh bisa lebih cepat. Sekarang, semua punya masa tunggu yang sama,” ujarnya.
Husni juga menekankan bahwa salah satu komponen terbesar yang berhasil ditekan adalah biaya maysir (layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina), tanpa mengurangi kualitas ibadah dan pelayanan. “Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, biaya haji bukan lagi naik, tapi justru turun. Mudah-mudahan ini menjadi awal dari penyelenggaraan haji yang lebih baik dan efisien,” tambahnya.
Kiai Maman menjelaskan bahwa pihaknya telah meninjau seluruh aspek layanan, mulai dari penerbangan, akomodasi di Mekkah dan Madinah, hingga kualitas katering. Panja meminta agar penyedia makanan memperhatikan gizi, kandungan protein, dan cita rasa nusantara, juga memastikan bahwa proses pemilihan syarikah (mitra penyedia layanan haji) dilakukan secara ketat.
“Juga dari 149 syarikah yang diverifikasi Arab Saudi, hanya dua yang akhirnya dipilih. Kementerian Haji dan Umrah harus mendorong dua syarikah itu memberikan layanan terbaik. Jangan sampai terulang persoalan-persoalan di tahun sebelumnya,” tegasnya.
Selain itu, kata Kiai Maman pentingnya pembinaan jamaah di tanah air agar persiapan spiritual dan teknis bisa lebih matang. Ia meminta program manasik haji menekankan pada pemahaman makna ibadah serta pelatihan teknis, seperti cara naik pesawat, mengenakan sabuk pengaman, memahami cuaca, hingga penggunaan masker dan payung di Tanah Suci. “Jangan sampai jamaah tiba-tiba kebingungan di lapangan. Manasik harus benar-benar menyiapkan jamaah agar ibadah hajinya berjalan lancar dan membahagiakan,” ujarnya.
Sementara itu Abdul Ronhim juga berharap sama agar ibadah haji 2026 ini lebih baik dari 2025. Karena itu, Kemhaj harus membuktikan bahwa kementeriannyya lebih baik dari Kemenag RI. “Tapi, kalau nanti terbukti lebih buruk, maka sebaiknya dikembalikan pada Kemenag RI. Jangan sampai beralasan karena kementerian baru, maka harus dimaklumi. Itu tidak boleh, agar APBN dan dana umat tidak mubazir,” ungkapnya. (MM)
Komentar