THR dan Gaji Ke-13 Tetap Dibayar, Sultan Harap ASN Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Nasional251 Dilihat
banner1080x1080

JAKARTA,SumselPost.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mendorong para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan inovasi birokrasi dan menjaga kualitas pelayanan publik.

Hal ini disampaikan mantan wakil gubernur Bengkulu itu saat mengetahui hak-hak keuangan ASN tidak menjadi bagian dari komponen efisiensi anggaran pemerintah. Senada dengan keterangan Istana kepresidenan, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa gaji ke 13 dan THR PNS tahun 2025 akan tetap cair.

“Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan hak keuangan ASN. Pendekatan efisiensi anggaran sudah dilakukan secara proporsional dan memenuhi asas keseimbangan belanja pemerintah,” tegas Sultan, pada Kamis (13/2/2025).

Baca Juga  Presiden Terpilih Prabowo Diyakini akan Memimpin Langsung Negosiasi dan Diplomasi Kemerdekaan Palestina

Sultan mengatakan kinerja birokrasi dan pelayanan publik adalah mutlak dijaga dan ditingkatkan sesuai kebutuhan dalam kondisi apapun. Terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

“Para abdi negara baik yang berstatus sebagai ASN maupun yang Non-ASN  di bidang pendidikan dan kesehatan membutuhkan insentif yang cukup untuk memastikan tugas pelayanan publik dapat terselenggara secara optimal. Kami harap pemerintah juga memberikan atensi pada para dosen, guru dan petugas kesehatan di daerah,” ujarnya.

Baca Juga  SEAPAC Dorong ASEAN Tegas dalam 'Political Will' Antikorupsi

Lebih lanjut mantan aktivis KNPI itu menyampaikan apresiasi terhadap kesediaan para penyelenggara pemerintahan baik di pusat dan daerah dalam mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah saat ini.

“Kebijakan efisiensi harus dimaknai sebagai transformasi budaya birokrasi yang berdampak positif bagi penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan memenuhi prinsip-prinsip good governance. Sehingga efisiensi anggaran harus memacu kreatifitas dan inovasi teknokratis penyelenggara pemerintahan,” tambahnya.

Baca Juga  DPR Berharap PP Kesehatan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Ketua DPD RI ke-6 itu kembali menegaskan bahwa pihaknya sangat setuju dengan pendekatan fiskal pemerintah dengan istilah efisiensi ini.

“Agar sehat dan bugar kita perlu mengurangi lemak yang tidak perlu dan menguatkan otot. Efisiensi harus berujung pada efektivitas menyentuh esensi program-program prioritas pemerintah,” pungkasnya. (MM)

Komentar