Banyuasin, Sumselpost.co.id — Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Supriyadi Pratama, yang berdomisili di Sukajadi KM 14, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, kembali mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilainya tidak transparan dan rawan penyimpangan.
Kepada wartawan, Sabtu (4/8), Supriyadi menyoroti proyek peningkatan jalan dan drainase milik Pemerintah Kecamatan Talang Kelapa dengan total anggaran mencapai Rp1,8 miliar. Proyek tersebut diduga dibagi menjadi 14 paket pekerjaan yang tersebar di 13 kelurahan, dan diduga dilaksanakan melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL).
Menurutnya, setiap paket proyek jalan bernilai sekitar Rp140 juta, sementara paket drainase (siring) bervariasi, mulai dari Rp50 juta hingga Rp90 juta. Ia mempertanyakan apakah sistem pelaksanaan proyek tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Proyek senilai Rp1,8 miliar itu diduga dikerjakan oleh satu pengusaha saja dengan menggunakan tiga bendera perusahaan. Parahnya lagi, pengusaha tersebut disebut-sebut masih memiliki hubungan keluarga dengan pejabat setempat dan juga merupakan bagian dari tim sukses saat Pilkada lalu,” ungkap Supriyadi.
Ia pun mengkritik proyek tersebut yang terkesan hanya menjadi bancakan kelompok tertentu. Menurutnya, akan lebih baik jika proyek tersebut dijadikan sebagai program padat karya agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.
“Kalau dijadikan proyek padat karya, masyarakat bawah bisa ikut bekerja dan langsung menikmati hasilnya,” tegasnya.
Selain itu, Supriyadi juga mempertanyakan proses perencanaan proyek. Ia mendesak agar Pemerintah Kecamatan Talang Kelapa transparan dalam menjelaskan apakah lokasi proyek tersebut benar-benar merupakan hasil usulan dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan.
“Apakah lokasi-lokasi proyek ini sudah sesuai dengan hasil Musrenbang? Atau justru dipilih sepihak tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat?” tandasnya.
(Ibrahim Abadui)
Komentar