Palembang, Sumselpost.co.id – Pelaksanaan Kegiatan Reses Masa Sidang V Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan. Bertempat di SMK Negeri 2 Palembang, Kamis (12/02), reses yang melibatkan wilayah Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Alang-Alang Lebar, Sukarame, Kemuning, Sako, Kalidoni, dan Sematang Borang itu menghadirkan dialog terbuka antara sekolah dan wakil rakyat.
Kepala SMK Negeri 2 Palembang, H. Suparman, S.Pd., M.Si., memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan dan harapan sekolah kepada anggota dewan, perwakilan UPT, kelurahan, serta dinas terkait.
“Pertama, kami ingin melaporkan kondisi sekolah. SMK Negeri 2 berdiri sejak 1959 dan telah menjadi bagian penting dalam mencetak tenaga terampil di Sumatera Selatan. Namun, kami masih membutuhkan dukungan revitalisasi peralatan praktik agar selaras dengan perkembangan industri,” ujarnya.
Selain sarana praktik, Suparman juga menyoroti persoalan infrastruktur lingkungan sekolah, terutama potensi banjir akibat belum adanya kolam retensi di sekitar kawasan belakang sekolah.
“Kami berharap ada perhatian dari provinsi untuk pembangunan kolam retensi dan sistem drainase yang memadai. Jangan sampai setiap musim hujan aktivitas belajar terganggu,” tegasnya.
Dalam forum itu, persoalan kesejahteraan tenaga pendidik juga mengemuka. Beberapa tenaga PPPK disebut belum menerima gaji, serta muncul pertanyaan mengenai kepastian hak pensiun yang hingga kini masih menunggu regulasi lebih lanjut.
Tak hanya itu, Suparman menyinggung realitas di lapangan terkait beban kerja tambahan guru dan manajemen sekolah yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam skema pendanaan resmi.
“Guru dengan tugas tambahan seperti wali kelas, ketua jurusan, hingga wakil kepala sekolah tentu memiliki beban lebih. Namun, dana BOS maupun sumber resmi lain memiliki keterbatasan dalam membiayai itu. Di sinilah partisipasi komite menjadi penting,” jelasnya.
Isu sekolah gratis yang berkembang di masyarakat turut menjadi perhatian. Suparman menilai perlu adanya pemahaman bersama terkait biaya operasional riil per siswa.
“Kalau di Jakarta biaya operasional bisa mencapai jutaan rupiah per siswa per tahun. Di sini tentu berbeda, tapi tetap harus dihitung secara realistis. SMK memiliki kebutuhan praktik yang tidak sedikit,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pihak sekolah tidak pernah melarang siswa mengikuti ujian hanya karena persoalan komite. Jalur afirmasi bagi siswa kurang mampu, yatim piatu, dan berprestasi tetap dibebaskan dari kontribusi.
“Tidak benar jika ada tudingan siswa ditahan ijazah atau tidak boleh ujian karena komite. Kami tetap mengakomodasi siswa kurang mampu. Sekolah ini berdiri untuk mendidik, bukan mempersulit,” tegasnya.
Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah regulasi yang jelas dan tegas dari pemerintah agar pengelolaan dana komite memiliki payung hukum kuat, sehingga tidak menimbulkan polemik berulang.
Dalam kesempatan tersebut, Suparman juga berharap anggota DPRD dapat melakukan studi banding ke daerah dengan alokasi anggaran pendidikan lebih besar, guna mencari formula terbaik bagi Sumsel.
“Kami tidak ingin dianggap serba salah. Kami ingin aturan yang jelas, transparan, dan berpihak pada mutu pendidikan. Jangan sampai sekolah menjadi alat politis,” katanya.
Reses tersebut pun menjadi ruang refleksi bersama bahwa membangun pendidikan vokasi tidak cukup hanya dengan slogan, tetapi membutuhkan kebijakan yang adaptif, pendanaan yang proporsional, serta kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat.
SMK Negeri 2 Palembang, sebagai salah satu sekolah kejuruan tertua di Sumatera Selatan, berharap aspirasi yang disampaikan dalam reses kali ini dapat menjadi pijakan konkret dalam pengambilan kebijakan ke depan—demi pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing. (Niken)
Komentar