Senin, Pimpinan MPR Roadshow Undang Prabowo, Gibran, Jokowi dan Ma’ruf Amin untuk Pelantikan Presiden – Wapres Terpilih pada 20 Oktober

Nasional87 Dilihat

JAKARTA,SumselPost.co.id – Pimpinan MPR RI akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan undangan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 mendatang. Rencananya, pimpinan MPR akan menemui  Jokowi pada Senin (14/10/2024).

“Rencananya besok pada Senin pimpinan MPR akan menghadap Presiden Jokowi untuk menyampaikan undangan secara resmi untuk menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo – Gibran di Istana Negara,” tegas Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Tangerang, pada Minggu (13/10/2024).

Selain itu, pimpinan MPR RI juga akan menemui presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin pada pukul 11.00 WIB. Pertemuan itu juga untuk menyampaikan undangan pelantikan. “Pimpinan MPR juga akan menghadap presiden terpilih Prabowo Subianto untuk diundang sebagai presiden terpilih untuk hadir dalam pelantikan presiden dan wapres,” ujarnya.

Baca Juga  Kemenag RI dan PBNU Tetapkan Idul Adha Jatuh pada Senin 17 Juni 2024

Selanjutnya, pimpinan MPR juga akan mengundang Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB. Sementara undangan untuk Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka akan dikirim pada Senin malam. “Senin pimpinan MPR akan roadshow ketemu Pak Jokowi, Pak Prabowo, KH Maruf Amin dan Mas Gibran. Seharian, pimpinan MPR akan roadshow mengundang dan bertemu dengan 4 tokoh yang akan menjadi sentral kegiatan MPR pada pelantikan presiden dan wapres tanggal 20 Oktober,” jelas Muzani.

Baca Juga  KIB Didesak Pertegas Posisi dengan Deklarasi Capres

Sekjen Partai Gerindra itu meminta doa kepada seluruh rakyat Indonesia agar pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 nanti berjalan lancar.

“Mohon doa dan dukungan rakyat Indonesia agar seluruh proses kegoatan pelantikan presiden dan wakil presiden dapat berjalan lancar dan berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Ketika ditanya soal siapa menteri-menteri di kabinet Prabowo, Muzani mengatakan itu hak prerogatif presiden. “Saya tidak tahu. Itu hak prerogatif Pak Prabowo. Termasuk jumlah kementerian yang ditambah,” pungkasnya. (MM)

Baca Juga  DPR: Hoaks Jelang Pemilu 2024 Harus Ditangkal dengan Penegakan Hukum

 

 

Komentar