SumselPost.co.id. Palembang,– Ki Edi Susilo, Sekretaris Jendral Himpunan Keluarga Tamansiswa Indonesia (HIMPKA Tamansiswa)
Pidato tahun baru Xi Jinping di awal 2026 tempo hari barangkali terdengar seperti tabuhan genderang perang yang kian mendekat ke beranda rumah kita. Kalimatnya tentang penyatuan Taiwan yang “tak terelakkan” bukan sekadar bumbu retorika; itu adalah sinyalemen keras di tengah kepungan armada AUKUS yang kian rapat di Pasifik. Namun, benarkah dunia sedang menyeret kakinya menuju Perang Dunia III?
Mari menilik melampaui moncong meriam. Ada satu kekuatan yang jauh lebih purba dan mengikat dibanding pakta militer mana pun: *Gravitasi Ekonomi*.
Dunia hari ini tidak sedang berada di tahun 1914 atau 1939. Saat itu, blok-blok kekuasaan relatif bisa berdiri sendiri secara autarki. Hari ini, ekonomi global adalah sebuah organisme tunggal yang organ-organnya tersebar dari Silicon Valley hingga Shenzhen. Jika Beijing nekat meletuskan satu peluru saja melintasi Selat Taiwan, mereka tidak hanya menyerang kedaulatan sebuah pulau, tapi juga menghancurkan jantung komputasi dunia. Lebih dari 90% semikonduktor canggih diproduksi oleh TSMC di Taiwan. Inilah ironi modern: senjata paling mematikan justru disandera oleh komponen terkecil yang mereka butuhkan.
Di tengah ketegangan itu, keputusan Jakarta merapat ke gerbang BRICS pada 2025 adalah manuver “Bebas-Aktif” yang paling berani dalam dua dekade terakhir. Indonesia tidak sedang memilih blok politik; kita sedang memperluas jaring pengaman. Langkah ini adalah upaya untuk tidak lagi menaruh semua telur dalam satu keranjang Dolar, sekaligus memagari Rupiah agar tidak limbung setiap kali bank sentral di Washington bersin.
Lebih jauh lagi, Indonesia sedang membuka keran ke pasar raksasa yang selama ini luput dari radar utama kita—akses ke hampir separuh populasi dunia. Kita bukan lagi bidak yang bisa digerakkan semau raksasa; kita adalah jangkar yang ikut menentukan arah angin. Keanggotaan di BRICS memberikan kita posisi tawar: kita tetap bersahabat dengan Bank Dunia dan IMF, namun kini kita punya alternatif di kantong sebelah kiri. Baik Beijing maupun Washington akan berpikir dua kali untuk mengganggu stabilitas di Asia Tenggara, karena Indonesia kini memegang kunci di kedua sirkuit ekonomi tersebut.
Jika kita menyingkap tirai lebih lebar, duel antara G7 yang mapan dan BRICS yang mendaki ini adalah sebuah pergeseran tektonik. G7 memang masih memegang mahkota dalam kekayaan per kapita, namun BRICS kini telah melampaui mereka dalam kontribusi PDB dunia berdasarkan paritas daya beli. BRICS datang dengan energi masa muda dan otot sumber daya alam yang masif.
Persaingan ini memastikan bahwa tidak ada satu pun negara yang bisa menjadi “polisi dunia” tanpa mempertimbangkan isi dompet tetangganya.
Sebagai pamungkas, mari kita bedah “senjata rahasia” yang sedang diracik di dapur BRICS: De-dollarisasi. Selama hampir satu abad, kedigdayaan militer Amerika Serikat berdiri tegak di atas fondasi Dolar sebagai mata uang cadangan dunia. Kemampuan Washington menjatuhkan sanksi sepihak sangat bergantung pada permintaan global terhadap Greenback.
Namun, ketika Indonesia dan anggota BRICS mulai beralih ke transaksi mata uang lokal, taring hegemoni itu perlahan tumpul. De-dollarisasi bukan sekadar urusan teknis perbankan; ini adalah pernyataan politik bahwa keamanan ekonomi tidak boleh disandera oleh satu bendera. Jika ketergantungan pada Dolar menyusut, kemampuan negara besar untuk mendanai perang jangka panjang akan terkoreksi secara alami.
Perang Dunia III mungkin adalah hantu yang terus membayangi di sepanjang 2026. Namun, selama perut warga dunia dan mesin-mesin industri masih membutuhkan aliran barang yang lancar, Mars—sang dewa perang—akan tetap terantai di kaki meja para pialang saham dan menteri perdagangan. Di dunia yang saling menyandera ini, perdamaian adalah hasil dari kalkulasi angka yang tak ingin rugi.( Rilis)
Komentar