YEREVAN, ARMENIA,SumselPost.co.id — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Sa’adah, mendorong penguatan demokrasi hijau atau green democracy sebagai landasan untuk melahirkan kebijakan hijau di seluruh sektor pembangunan. Menurutnya, komitmen menjaga lingkungan harus tercermin dalam keputusan politik, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan pembangunan.
Pesan tersebut menjadi bagian dari pandangan yang dibawa Rina dalam keikutsertaannya pada forum CBD COP17 di Yerevan, Armenia. “Green democracy harus melahirkan green policy di semua sektor. Artinya, setiap keputusan politik dan kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan hidup generasi mendatang,” tegas Rina, Rabu (21/10/2026).
Menurutnya, demokrasi hijau menuntut proses pengambilan keputusan yang terbuka, partisipatif, dan berpihak pada keberlanjutan. Masyarakat yang terdampak kebijakan perlu mendapat ruang untuk menyampaikan pandangan, mengakses informasi, serta mengawasi pelaksanaannya.
“Petani, nelayan, masyarakat adat, masyarakat pesisir, perempuan, dan generasi muda harus memiliki ruang untuk didengar. Pengalaman mereka penting agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan di lapangan,” ujarnya.
Rina menegaskan bahwa prinsip kebijakan hijau perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari sektor pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi, industri, transportasi, hingga pariwisata dan pendidikan. Setiap sektor memiliki tanggung jawab untuk mengurangi tekanan terhadap alam sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Dalam sektor pangan, misalnya, kebijakan perlu mendorong produksi yang menjaga kesehatan tanah, ketersediaan air, dan keberlanjutan penghidupan petani. Di sektor kelautan, perlindungan ekosistem harus berjalan bersama penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Sementara dalam energi dan industri, arah pembangunan perlu memperhatikan efisiensi sumber daya, pengurangan pencemaran, dan perlindungan pekerja dalam proses transisi.
“Pertumbuhan ekonomi harus dibangun dengan menjaga fondasi kehidupan kita: tanah yang sehat, air yang bersih, udara yang layak, serta laut dan hutan yang lestari. Kerusakan lingkungan pada akhirnya juga menjadi beban ekonomi dan sosial bagi rakyat,” katanya.
Sebagai anggota DPR RI, Rina menekankan pentingnya menerjemahkan demokrasi hijau melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Regulasi perlu memberikan arah yang jelas, anggaran harus mendukung pelaksanaannya, dan pengawasan harus memastikan hasilnya dirasakan masyarakat.
“Kualitas kebijakan hijau harus diukur dari pelaksanaannya. Apakah pencemaran berkurang, ekosistem lebih terlindungi, dan masyarakat memperoleh manfaat yang adil? Ukuran-ukuran ini harus menjadi bagian dari pengawasan kita,” ungkapnya.
Rina juga mengingatkan pentingnya keadilan dalam penerapan kebijakan hijau. Masyarakat perlu memperoleh pendampingan, akses teknologi, pembiayaan, dan alternatif penghidupan agar mampu berpartisipasi dalam perubahan menuju pembangunan berkelanjutan.
Ia mendorong forum internasional seperti COP17 menjadi ruang untuk memperkuat kerja sama dan mempercepat penerapan kebijakan yang selaras dengan perlindungan keanekaragaman hayati.
“Bagi saya, green democracy adalah komitmen untuk memastikan suara rakyat, kelestarian alam, dan keadilan antargenerasi hadir dalam setiap keputusan pembangunan. Dari proses demokrasi yang berpihak pada keberlanjutan, kita harus melahirkan kebijakan hijau yang nyata di semua sektor,” pungkas Rina. (MM)
Komentar