SumselPost.co.id. PEKANBARU, RIAU – Ribuan petani dari berbagai wilayah di Provinsi Riau telah resmi merumuskan keikutsertaannya dalam aksi jalan kaki berskala nasional yang akan disertai oleh rekan-rekan sekerjaannya dari seluruh pelosok Sumatera, antara lain Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung. Dengan perkiraan jumlah peserta mencapai 15.000 orang, aksi yang digagas oleh Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) akan memulai perjalanan dari Pelabuhan Merak menuju Istana Negara pada tanggal 9 Februari 2026 mendatang.
Wacana gerakan rakyat yang mengusung semangat perjuangan hak atas tanah ini telah berhasil menarik perhatian luas dari masyarakat umum, bahkan mendapatkan apresiasi positif karena dilakukan dengan cara yang terorganisir dan berdampingan. Banyak di antara petani Riau yang selama bertahun-tahun terjebak dalam pusaran konflik dengan berbagai perusahaan swasta maupun lembaga institusi pemerintah terkait, akhirnya menyatukan langkah dan mengeluarkan deklarasi tegas untuk terlibat langsung dalam aksi yang diharapkan mampu membawa suara mereka hingga ke pusat kekuasaan.
Permasalahan agraria yang menjadi pijakan utama gerakan ini bukanlah hal baru yang muncul dalam semalam. Selama bertahun-tahun, kasus-kasus sengketa tanah telah menyebar hampir merata di seluruh pelosok Indonesia, seperti percikan api yang tersembunyi di ladang tandus yang perlahan namun pasti membara hingga menjadi nyala yang sulit untuk dipadamkan.
Para petani hari ini menghadapi kebuntuan yang mendalam, di mana berbagai upaya yang mereka lakukan untuk memperjuangkan hak atas tanah yang menjadi sumber mata pencaharian utama tak kunjung menemukan titik temu yang memuaskan. Masyarakat luas pun mengaku sudah jenuh dengan dinamika yang berulang. Setiap kali ada janji penyelesaian dari pihak pemerintah, ternyata hanya bersifat sementara dan sekadar untuk menenangkan emosi masyarakat, hingga akhirnya kasus tersebut terlantar dan membuat mereka semakin lelah menghadapi konflik yang tak kunjung usai.
Salah satu alasan paling krusial yang membuat semangat perjuangan para petani semakin membara adalah kasus yang terjadi di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Terbitnya Surat Edaran yang ditandatangani Plt Gubernur Riau dengan nomor 317/800.1.6/UM/2026 telah memberikan arahan tegas kepada Koperasi Lubuk Indah untuk segera melaksanakan pemusnahan kebun kelapa sawit yang berada di kawasan tersebut secara mandiri, dengan batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak lahan tersebut diserahkan. Selain itu, progress pelaksanaan tugas ini wajib dilaporkan secara berkala kepada Koordinator Pokja 1 dan 6 Tim Percepatan Pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo (TP2TNTN). Dalam surat tersebut juga ditegaskan bahwa jika ketentuan yang telah ditetapkan tidak dapat dipatuhi, maka pihak terkait akan dikenai tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tanah air.
Muhammad Ridwan, yang menjabat sebagai Deputi Advokasi dan Mobilisasi KNARA, dalam keterangannya pada hari ini (30/01/2026) menyampaikan bahwa gerakan ini bukanlah untuk mencari konfrontasi, melainkan untuk mengajak seluruh masyarakat bersatu dalam perjuangan yang dilakukan dengan cara yang tepat dan baik. Menurutnya, situasi yang penuh ketegangan seperti saat ini sangat rentan membuat emosi para petani meluap, yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan mereka berhadapan dengan hukum.
“Kita sangat menyadari bahwa dalam kondisi seperti ini, banyak pihak yang bisa saja terbawa emosi sehingga berujung pada tindakan yang tidak diinginkan. Akibatnya, perjuangan belum selesai namun masyarakat kita sudah terjebak dalam jeratan hukum, bahkan membuat yang lain menjadi trauma sehingga konflik yang ada justru semakin sulit untuk diselesaikan,” ujar Ridwan dengan nada tegas. Ia menambahkan, “Hari ini kita mengajak seluruh masyarakat untuk berjuang dengan jalan yang benar dan sesuai aturan. Aksi jalan kaki yang akan kita gelar merupakan alternatif yang paling aman dan tidak bertentangan dengan hukum, jauh lebih baik jika dibandingkan dengan aksi di lapangan yang cenderung merugikan seperti bentrokan fisik, kerusakan pagar, spanduk, maupun fasilitas umum lainnya yang pada akhirnya hanya akan membawa konsekuensi pidana bagi para peserta.”
Ridwan juga menegaskan bahwa kompleksitas permasalahan agraria yang melibatkan berbagai pihak dan lintas sektor membuat solusi hanya bisa dicapai melalui inisiatif dari tingkat tertinggi negara. “Selama ini, upaya penyelesaian konflik agraria hanya ditangani oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah yang masing-masing memiliki kepentingan dan wewenang terbatas, sehingga seringkali tidak mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh dan akuntabel,” jelasnya.
Menurut Ridwan, hanya Presiden Prabowo Subianto yang memiliki otoritas dan kapasitas untuk mengkoordinasikan seluruh elemen negara dalam menangani persoalan yang telah menjadi momok bagi jutaan petani di Indonesia ini. “Kita meyakini bahwa hanya Presiden Prabowo Subianto yang dapat mengambil langkah tegas dengan membentuk Badan Nasional Reforma Agraria yang berada langsung di bawah koordinasi Presiden.
Badan ini diharapkan dapat menjadi tempat satu pintu untuk menyelesaikan segala bentuk konflik agraria, mengaudit ulang seluruh data tanah yang ada, serta memastikan bahwa hak-hak petani sebagai ujung tombak perekonomian nasional dapat terjamin dengan baik,” ujar Ridwan dengan penuh keyakinan. Ia menambahkan bahwa pembentukan badan tersebut akan menghapuskan celah-celah yang selama ini dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk mempermainkan kebijakan dan membuat konflik tak kunjung usai, sekaligus memberikan kejelasan arah bagi seluruh proses reforma agraria yang berkelanjutan.
Dari Provinsi Riau sendiri, terdapat beberapa titik lokasi yang akan menjadi titik kumpul dan bergabung dalam aksi jalan kaki nasional ini. Para peserta berasal dari berbagai kelompok yang telah lama terlibat dalam konflik agraria, antara lain masyarakat yang terdampak langsung dari kebijakan terkait Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), petani yang sedang dalam konflik dengan PT. Rimba Peranap Indah (RPI), kelompok masyarakat yang berkonflik dengan PT. Citra Sumber Sejahtera (CSS), para pekebun yang berselisih dengan PT. Artelindo, masyarakat yang terlibat sengketa dengan PT Bukit Betabuh Sei Indah (BBSI), serta kelompok petani yang berkonflik dengan PT Alamsari atau yang lebih dikenal dengan nama Sinar Belilas Perkasa (SBP).
Semua kelompok ini (Riau) telah mengorganisir diri dengan baik dan siap untuk bergabung dengan petani Jambi, Sumsel dan Lampung untuk melakukan perjalanan panjang sebagai bentuk nyata dari perlawanan mereka terhadap ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya tanah di Indonesia, sekaligus sebagai bentuk penghormatan dan harapan mereka kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil peran sentral dalam menyelesaikan persoalan agraria yang telah menimpa bangsa ini selama puluhan tahun.( Rilis)
Komentar