JAKARTA,SumselPost.co.id — Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia, termasuk ribuan anak di Kabupaten Sumbawa yang belum memperoleh akses pendidikan. Menurutnya, salah satu persoalan mendasar yang perlu segera diatasi adalah kesenjangan akses pendidikan pada masa transisi dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke Sekolah Menengah Atas (SMA).
Hal tersebut disampaikan Ledia kepada awak media dalam doorstop menjelang Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Lobby Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ledia menjelaskan, persoalan tersebut antara lain dipengaruhi keterbatasan jumlah sekolah lanjutan serta perbedaan kewenangan pengelolaan pendidikan antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Kondisi ini berpotensi membuat anak-anak yang telah menyelesaikan pendidikan SMP kesulitan melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD sebagaimana diamanatkan konstitusi. Menurutnya, pemenuhan anggaran pendidikan tidak semestinya hanya bergantung pada besaran transfer dari pemerintah pusat, tetapi harus menjadi prioritas dalam kebijakan fiskal daerah.
“Maka, pemerintah daerah juga harus mengalokasikan 20 persennya tanpa harus menunggu dapat berapa transfer ke daerahnya dari APBN. Jadi, concern-nya adalah ketika daerah-daerah yang memang memprioritaskan anggaran pendidikannya sesuai konstitusi, mereka bisa berkembang dengan baik karena bisa memberikan beasiswa, bisa membangun sekolah-sekolah, tidak harus menunggu APBN,” ujar Ledia.
Lebih lanjut, Ledia menawarkan alternatif solusi bagi pemerintah provinsi yang memiliki keterbatasan kapasitas fiskal untuk membangun unit sekolah baru. Salah satunya melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan swasta, disertai peningkatan kualitas sekolah dan pemberian subsidi bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.
Dengan skema tersebut, anak-anak yang terkendala biaya maupun keterbatasan daya tampung sekolah negeri tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan. Dukungan pembiayaan pun diharapkan dapat melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi secara bersama-sama.
“Kalau pemerintah provinsi tidak punya anggaran yang cukup memadai untuk membangun sekolah baru, maka yang harus dilakukan adalah kerja sama dengan sekolah swasta. Caranya meningkatkan kualitas sekolah swastanya, memberikan subsidi kepada sekolah swasta ketika anak-anak yang tidak mampu masuk di sekolah swasta, sehingga support-nya dari pusat ada, dari provinsi ada,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah anak tidak sekolah berusia 7–18 tahun di Indonesia mencapai 2.922.607 anak. Sekitar 68,8 persen di antaranya berada pada kelompok usia 16–18 tahun. Faktor penyebabnya beragam, antara lain merasa pendidikan sudah cukup (21,78 persen), keterbatasan biaya (20,35 persen), serta bekerja untuk membantu perekonomian keluarga (16,75 persen). (MM)
Komentar