BANDUNG,SumselPost.co.id — Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak media massa turut mengawal agenda besar transformasi DPR RI melalui pemberitaan yang berimbang dan berbasis verifikasi. Seruan tersebut disampaikan dalam forum “Ngariung Bareng DPR: Refleksi Akhir Tahun” bertema Peran Media dalam Mewujudkan Transformasi DPR, yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12/2025). Acara ini diikuti ratusan jurnalis Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).
Puan hadir bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto, sejumlah pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Sekretaris Jenderal DPR RI Dr. Indra Iskandar, serta Ketua KWP Ariawan.
Puan menegaskan bahwa transformasi DPR tengah berjalan sebagai agenda jangka panjang yang membutuhkan konsistensi. Perubahan tersebut, katanya, tidak dilakukan secara reaktif, melainkan melalui perencanaan menyeluruh terhadap aspek teknis maupun substansi.
“Transformasi DPR ini betul-betul niat baik. Tapi memang perlu waktu, tidak bisa cepat. Banyak hal yang bertahap kami benahi. Penataan kawasan bebas rokok, peningkatan standar keamanan gedung, hingga pembenahan tata kelola internal,” ujarnya.
Dalam dialog terbuka dengan jurnalis, Puan mengungkapkan keprihatinan terhadap maraknya pemberitaan yang dinilai tidak proporsional dan dapat menimbulkan persepsi keliru publik terhadap DPR. Karena itu, ia meminta insan pers menjunjung etika jurnalistik, termasuk prinsip verifikasi, keseimbangan, dan akurasi.
“Kalau ada satu dua anggota yang salah, jangan sampai merusak citra seluruh lembaga. Ada 580 anggota DPR yang bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat. Saya.mengingatkan agar pemberitaan mempertimbangkan dampaknya terhadap keluarga narasumber maupun stabilitas sosial, terutama menjelang fase politik menuju Pemilu 2029,” jelas Puan.
Transformasi DPR tidak mungkin berjalan tanpa dukungan media, sehingga brita dari DPR sampai ke publik hanya melalui media.
Puan menilai kedekatan dan komunikasi yang sehat antara DPR dan wartawan diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman serta menjaga kualitas informasi politik di ruang publik. “DPR dan media itu seperti keluarga besar. Beda pendapat itu wajar, tapi perlu ruang dialog,” ungkapnya.
Menurut Puan, DPR terbuka terhadap kritik selama disampaikan secara objektif dan tidak memecah belah. “Saya berharap hubungan DPR dan media semakin konstruktif pada 2026. Evaluasi fasilitas, tunjangan, dan tata kelola internal akan tetap menjadi bagian dari agenda pembenahan kelembagaan. Saya mohon dukungan media untuk proses transformasi DPR. Semoga tahun depan hubungan kita semakin baik,” pungkasnya.
Forum “Ngariung Bareng DPR” menjadi ruang dialog antara pimpinan DPR dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen sebagai upaya memperkuat kolaborasi sekaligus meningkatkan kualitas ekosistem informasi politik nasional.
Sementara itu Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB, Cucun Ahmad Sjamsurijal, mengapresiasi Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) atas peran penting mereka dalam menyajikan pemberitaan parlemen yang dinilai semakin berimbang, akurat, dan konstruktif. Menurutnya, kekompakan wartawan peliput DPR menjadi salah satu faktor kunci terciptanya ruang publik yang sehat dan informatif.
Cucun menekankan bahwa fungsi media sangat vital sebagai penghubung antara parlemen dan masyarakat.
Kualitas pemberitaan wartawan parlemen saat ini tidak hanya memenuhi standar profesionalisme, tetapi bahkan melampauinya. “Saya sangat mengapresiasi peran teman-teman KWP yang sekarang begitu kompak. Semua bisa menyajikan pemberitaan bukan hanya berimbang, tapi sangat berimbang dan memperlihatkan bagaimana kerja DPR dapat tersampaikan secara objektif kepada publik,” tegas Cucun.
Diinamika kerja legislatif yang berlangsung setiap hari membutuhkan dukungan pemberitaan yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu menjadi amplifier terhadap berbagai agenda kebijakan publik. “Keberadaan wartawan yang memahami proses kerja DPR menjadi elemen krusial dalam memastikan pesan lembaga tersampaikan dengan benar,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Cucun menjelaskan bahwa DPR terus berkomitmen memperkuat prinsip open parliament atau keterbukaan parlemen, termasuk melalui peningkatan akreditasi, akses liputan, hingga komunikasi yang lebih intens dengan wartawan. Ia juga telah meminta biro terkait di Kesetjenan DPR untuk memastikan koordinasi yang lebih efektif dalam mendukung aktivitas peliputan.
“Saya sering lapor dan minta koordinator biro pemerintahan untuk menjadi pengampu bagi sahabat-sahabat wartawan parlemen. Komunikasi harus terus berjalan sehingga prinsip keterbukaan ini benar-benar bisa terwujud,” katanya.
Ia menambahkan beberapa usulan dari KWP, termasuk terkait kebutuhan fasilitas teknis dan dukungan peningkatan kompetensi, telah dicermatinya. Ia memastikan aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai kemampuan DPR.
Cucun juga menyoroti pentingnya hubungan emosional yang sehat antara DPR dan wartawan. Ia memandang bahwa selain menjalankan tugas formal, ruang-ruang diskusi santai seperti pertemuan tersebut mampu mempererat hubungan dan membangun ikatan kerja yang lebih positif.
“Kita perlu ada ikatan batin, ikatan emosional yang dijalin bersama. Tidak hanya dalam tugas, tetapi juga obrolan santai seperti ini. Ini bukan hal yang luar biasa, tetapi sangat diperlukan,” katanya.
Menurut Cucun, jalinan relasi yang baik akan berdampak langsung pada terciptanya suasana kerja yang produktif. Ia juga memuji inisiatif KWP yang menghadirkan berbagai kegiatan bersama, termasuk penyediaan doorprize dan aktivitas kebersamaan lainnya.
Cucun menegaskan bahwa keberadaan wartawan parlemen bukan hanya sebagai peliput kegiatan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menyampaikan kerja-kerja DPR kepada masyarakat luas. Transparansi lembaga negara, katanya, tidak akan berjalan maksimal tanpa peran pers.
“Kami bangga kepada semuanya. Melalui teman-teman wartawan parlemen, kerja kami dapat disampaikan kepada publik. Ini bagian dari upaya bersama untuk kebaikan dan kemajuan negara,” tambahnya.
Ia berharap hubungan DPR dan wartawan parlemen terus berjalan erat, produktif, dan berorientasi pada kepentingan publik, sejalan dengan upaya memperkuat demokrasi dan tata kelola komunikasi lembaga legislatif. (MM)
Komentar