Ki Edi Susilo
Penikmat Kopi Hitam Dengan Sedikit Gula, Ada yang ganjil dalam cara kita merayakan lapar belakangan ini. Ramadhan, yang secara historis merupakan bulan “pembeda” (Al-Furqan), perlahan dikerdilkan menjadi sekadar musim kantuk massal. Di kantor-kantor, produktivitas melandai dengan dalih menjaga stamina. Di jalanan, spanduk kesalehan visual bertebaran, namun di balik itu, narasi agama seringkali disalahgunakan menjadi obat bius untuk menidurkan kesadaran kolektif.
Kita perlu jujur, ada upaya sistematis untuk menjinakkan watak asli Ramadhan yang Tegas melawan ketidakadilan.
Negara hari ini memang gemar membungkus narasi pembangunan dengan jargon mentereng seperti “legalisasi aset”. Namun, jika kita berani menyingkap tirai data resmi Kementerian ATR/BPN, angka 5.973 kasus sengketa sepanjang 2024 bukanlah sekadar statistik dingin di atas kertas. Ia adalah rekaman jeritan dari ribuan keluarga yang hidupnya terkatung-katung dalam labirin ketidakpastian hukum. Di titik inilah, “Serakahnomics” sebuah sistem yang menyembah akumulasi modal di atas ruang hidup rakyat, sedang berpesta pora di atas penderitaan kaum Mustad’afin.
Mari kita tengok catatan kaki sejarah yang sering luput dari khutbah-khutbah “adem” di televisi. Republik ini diproklamirkan justru ketika lambung para pendirinya sedang kosong. Pada 9 Ramadhan 1364 H, Sukarno dan Hatta tidak memilih untuk “rebahan” menunggu Idul Fitri agar kondisi fisik lebih prima. Mereka tahu, kemerdekaan tidak datang dari doa yang dipanjatkan sambil mendengkur, melainkan dari keberanian mengambil keputusan di titik nadi paling kritis.
Pun demikian dalam narasi teologis. Perang Badar dan Fathu Makkah tidak terjadi di bulan-bulan penuh jamuan makan. Pesan yang dikirimkan langit sangat terang. Puasa adalah latihan kedaulatan diri. Manusia yang sanggup mengalahkan keinginan dasarnya untuk makan dan minum, seharusnya adalah manusia yang paling tidak bisa didikte oleh kekuasaan yang korup. Ramadhan adalah Manifesto Anti-Mustakbirin, sebuah pernyataan perang terhadap kesombongan mereka yang merasa bisa memiliki bumi tanpa mempedulikan manusia di atasnya.
Namun, celakanya, hari ini kita menyaksikan fenomena “Ramadhan Pasif”. Ketika tanah-tanah petani digusur oleh kaum Mustakbirin (baca; serakahnomics), sering muncul narasi penjinakan: “Sabar, ini bulan suci, jangan ribut, perbanyak ibadah saja.” Ini adalah penyesatan logika yang akut. Menjadikan ibadah sebagai alasan untuk mendiamkan perampasan ruang hidup adalah bentuk pelecehan terhadap esensi puasa.
Tidak ada kemuliaan dalam ruku dan sujud jika kita memilih bungkam terhadap penindasan struktural. Sabar dalam Islam bukan berarti fatalisme atau pasrah ditindas, melainkan keteguhan hati (persistence) untuk tetap tegak berdiri di jalan yang benar. Ramadhan seharusnya menjadi bahan bakar solidaritas bagi mereka yang dipinggirkan dan diperas hak-hak agrarianya.
Rasa lapar yang kita rasakan satu bulan ini adalah simulasi penderitaan mereka yang lapar sepanjang tahun karena sawahnya berubah menjadi beton. Ladang dan kebunya di gusur jadi sawit korporasi. Maka, doa-doa kita di sela tarawih seharusnya menjadi getaran kekuatan untuk mewujudkan Reforma Agraria yang sejati, dan membentuk badan Nasional Reforma Agraria untuk menyelesaikan 5.973 Konflik Agraria, bukan sekadar bagi-bagi sertifikat di depan kamera demi citra politik.
Sudah saatnya kita mendekonstruksi pemahaman puasa kita. Berhenti menjadikan Ramadhan sebagai tameng untuk bersikap medioker dan apatis. Tuhan tidak meminta kita menjadi saleh secara ritual namun impoten secara sosial. Hancurkan kesombongan kaum Serakahnomics yang merampas hak rakyat, karena di hadapan Tuhan, doa orang yang terzalimi di bulan puasa adalah peluru yang tak akan meleset dari sasarannya.
Marhaban Ya Ramadhan, Selamat berpuasa, selamat berdiri di barisan perlawanan. Kopi hitam saya di berbuka sepuluh hari pertama ini terasa jauh lebih bermartabat daripada janji-janji manis pembangunan yang menggusur paksa ruang hidup manusia.( Opini)
Komentar