JAKARTA,SumselPost.co.id – Ketua DPR RI Puan Maharani merespons tentang pembentukan Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI yang dibuat oleh Komisi I DPR. Puan berharap panja ini kian memastikan netralitas TNI dalam Pemilu 2024.
“Panja netralitas TNI kan sudah dibuat atau dilakukan dan akan dilaksanakan. Jadi TNI kami harapkan bisa menunjukkan netralitasnya karena sesuai dengan fungsinya adalah Tentara Nasional Indonesia,” tegas Puan pada wartawan seusai Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Selasa (21/11/2023).
“Artinya dalam tahun politik atau bulan politik ini, kami berharap juga dengan ada pergantiannya Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas hal tersebut,” ujarnya.
Menurut Puan, netralitas dalam Pemilu 2024 juga harus berlaku bagi penegak hukum lainnya, termasuk Polri. Dengan begitu, pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan lancar, damai, jujur, dan adil.
“Sehingga sampai Insyaallah nanti tanggal 14 Februari kita ini bisa menjalankan pesta demokrasi dengan gembira, dengan happy, dengan damai kemudian tidak ada terjadi friksi-firiks ataupun memecah belah persatuan,” tegas Puan.
Mantan Menko PMK itu pun menyoroti soal posko pengaduan netralitas TNI untuk Pemilu 2024 yang baru saja diresmikan oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Puan berharap posko tersebut dapat membuat pelaksanaan Pemilu 2024 semakin kondusif.
“Pak Yudo sudah menyampaikan bahwa membuat Posko atau pusat pengaduan netralitas. Kami berharap seluruh aparat penegak hukum bisa menjalankan itu dengan sebaik-baiknya untuk agar pesta demokrasi ini berjalan dengan baik, jujur, adil, dan damai,” ujarnya.
Saat melakukan konferensi pers, Puan didampingi Jenderal Agus Subiyanto yang mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPR. Jenderal bintang empat yang kini masih menjabat sebagai KSAD itu akan dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi, pada Rabu (22/11) pagi besok.
“Insyaallah kita akan memiliki Panglima TNI yang baru untuk bekerja. Semoga bisa kerja secara baik dan amanah,” ungkap Puan.
Puan berharap pelantikan Jenderal Agus sebagai Panglima TNI dapat semakin membut kinerja prajurit semakin lebih profesional, khususnya saat membantu pengamanan Pemilu 2024.
“Jadi kami meminta dan mengharapkan serta mengimbau kita menjalankan pemilu ini sebagai pesta, namanya pesta itu pesta demokrasi ya harusnya berjalan damai dan gembira,” tuturnya.
Jenderal Agus pun menegaskan akan mengawal prajuritnya secara ketat agar tidak terlibat dalam politik praktis. Ia mengingatkan ada ancaman atau sanksi bagi prajurit jika berpolitik praktis, sesuai amanat UU No 30 tahun 2004 tentang TNI.
“Kita akan membuat posko pengaduan di mana kalau masyarakat melihat TNI tidak netral bisa diadukan ke posko tersebut. Kemudian seluruh prajurit sudah kami berikan buku saku khususnya di angkatan darat,” kata Jenderal Agus.
Buku saku ini sengaja dibuat demi memastikan netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Jenderal Agus juga telah memerintahkan setiap komandan satuan untuk melakukan penyuluhan kepada jajarannya terkait netralitas prajurit.
“Buku saku yang bisa dimuat di dalam saku. Sehingga bisa dibawa kemana-mana dan isinya jelas apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan UU. Dan, kalau dia melakukan suatu pelanggaran itu seperti yang saya sudah sampaikan dia bisa dipidana atau teguran dari komandan satuannya,” pungkas Jenderal Agus.(MM)
Komentar