JAKARTA,SumselPost.co.id — Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Choirul Sholeh Rasyid, menanggapi kebijakan pemblokiran puluhan juta rekening menganggur (dormant) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak Mei 2025, yang sebagian besar baru dicabut pada akhir Juli 2025.
Choirul Sholeh Rasyid mengatakan bahwa semua perlu memberikan perhatian serius atas kebijakan tersebut karena berdampak langsung kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional.
“Pencabutan blokir kepada 28 juta rekening dormant beberapa hari lalu menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak sepenuhnya tepat dan telah menimbulkan keresahan bahkan kepanikan di tengah masyarakat,” tegas Choirul, Minggu (3/8/2025).
Ia menambahkan bahwa kebijakan keliru seperti ini berisiko menurunkan kepercayaan publik pada lembaga keuangan. “Sektor perbankan adalah sokoguru perekonomian nasional yang hanya bisa berjalan dengan fondasi kepercayaan (trust). Jika kepercayaan itu terganggu, maka stabilitas ekonomi bisa ikut terdampak,” ujarnya.
Choirul juga menyoroti fakta bahwa pemilik rekening dormant yang diblokir, mayoritas milik masyarakat kecil yang hidupnya pas-pasan dan tidak memiliki rekening cadangan. “Bagi sebagian masyarakat, rekening tersebut mungkin satu-satunya tempat menabung, meski dengan saldo yang tidak besar. Maka, tindakan pembekuan tanpa pendekatan yang proporsional sangat merugikan masyarakat,” tegas Choirul.
Atas dasar itu, Ketua PBNU itu berharap agar PPATK melakukan evaluasi menyeluruh. “Kami mendorong agar PPATK lebih berhati-hati dan memperhatikan dimensi sosial dari kebijakan teknokratis semacam ini, agar tidak merugikan nasabah, dunia perbankan dan perekonomian nasional secara luas,” tambahnya.
Ia yakin PBNU akan terus memantau perkembangan ini dan siap memberikan masukan agar tercipta kebijakan publik yang adil dan berpihak pada masyarakat. (MM)
Komentar