Palembang, Sumselpost.co.id – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ormas RAMPAS Sumatera Selatan, Verdy Zander, S.E., akhirnya angkat bicara terkait laporan dugaan penipuan dan penggelapan dana sebesar Rp1,6 miliar yang dilayangkan ke Polda Sumsel dan menyeret nama adik kandungnya.
Verdy dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menyebut adiknya justru merupakan korban dari dugaan praktik percaloan dalam proses seleksi masuk Akademi Kepolisian (Akpol).
“Adik kandung saya memang dilaporkan, tapi dia justru jadi korban. Bahkan saudara Andi Pratama, oknum anggota Polri aktif, dan Lianto, mantan anggota Polri yang dipecat karena kasus narkoba di Polres OKI, turut terlibat dalam proses ini. Kok bisa mereka malah melaporkan adik saya dan menghina-hinanya?” ujarnya.
Kasus ini bermula ketika keponakan Verdy mengikuti seleksi masuk Akpol. Dalam proses tersebut, muncul sosok bernama Miko, yang mengaku sebagai “orang istana” dan menjanjikan bisa meluluskan calon peserta.
“Andi dan Lianto datang ke rumah adik saya karena tahu keponakan saya ikut tes. Mereka kemudian melakukan video call dengan Miko di hadapan adik saya. Adik saya tidak pernah menawarkan atau menjanjikan apapun. Jadi, sangat tidak masuk akal jika dia dianggap pelaku,” jelas Verdy.
Terkait dana Rp1,6 miliar yang disebut dalam laporan, Verdy membantah keras. Ia menyebut bahwa uang sebesar Rp240 juta bahkan telah dikembalikan langsung oleh adiknya kepada Andi dan Lianto.
“Uangnya sudah dikembalikan. Kalau adik saya dituduh melakukan penipuan, itu sangat tidak berdasar. Justru mereka yang seharusnya diperiksa,” tegasnya.
Tak tinggal diam, Verdy menyatakan pihaknya telah melaporkan balik kasus ini ke Polda Metro Jaya, dengan membawa bukti lengkap. Ia juga menyebut nama Miko Napitupulu, yang diduga sebagai otak percaloan dan mengaku sebagai Ketua Umum Nusantara serta staf Asisten I Kementerian Pertahanan.
“Kami sudah buat laporan resmi ke Polda Metro. Ini harus dibuka secara terang-terangan agar praktik kotor dalam proses seleksi masuk Polri bisa dihentikan,” tegas Verdy.
Verdy juga menyoroti pernyataan saudara Brigadir Andi Pratama yang menyebut bahwa ada enam calon siswa (casis) yang tidak lulus. Hal ini, menurutnya, justru menguatkan dugaan adanya praktik percaloan.
“Kalau Andi menyebut 6 orang casis tidak lulus, lalu dia mengaku bisa bantu masuk, bukankah itu sudah ciri-ciri calo? Ini yang perlu ditelusuri lebih dalam,” ujarnya.
Sebagai Ketua DPW RAMPAS Sumsel, Verdy menyatakan siap mengawal kasus ini hingga ke pusat dan mengangkatnya ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) maupun langsung kepada Menhan Prabowo Subianto, sebagai simbol moral dari ormas yang dipimpinnya.
“Ormas kami, RAMPAS, adalah garda terdepan Pak Prabowo. Jika praktik seperti ini masih dibiarkan, berarti masih ada oknum yang menjual nama institusi demi keuntungan pribadi. Ini harus dihentikan,” pungkas Verdy Zander.(niken)
Komentar