JAKARTA,SumselPost.co.id – Eks Sekjen DPP PKB Lukman Edy dan rekan-rekannya akan membuat muktamar PKB tandingan yang akan digelar di Jakarta, pada awal September 2024 mendatang.
Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy dan rekan-rekannya akan membuat muktamar PKB tandingan yang akan digelar di Jakarta, awal September mendatang.
Sekretaris Fungsionaris DPP PKB A.Malik Haramain mengatakan, pihaknya menerima mandat untuk menggelar Muktamar PKB di Jakarta, pada tanggal 2 hingga 3 September mendatang.
“Mandat yang kami terima itu, agar kita membuat muktamar. Muktamar kita adalah muktamar yang didukung secara moral oleh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sementara kita jadwalkan (Muktamar ) tanggal 2 – 3 September di Jakarta,” kata Malik saat konferensi pers di Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, pada Minggu (25/8) dini hari.
Ia mengeklaim mendapat mandat dari ratusan DPC dan DPW PKB yang memberikan mandat, dan karena itu pemberian mandat itu dipertimbangkan panel atau seruan moral dan lalu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga meminta agar PKB dikembalikan kepada NU.
“Yang meminta kepada PKB adalah peran, posisi, eksistensi para ulama, para kiai, bisa kembali dikembalikan seperti awal berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa pada 23 Juli 1998,” ujarnya.
Malik menegaskan Muktamar PKB yang diselenggarakan tanggal 24-25 Agustus 2024 di Nusa Dua, Bali, itu tidak sah atau cacat hukum. Pasalnya, pada 23 Juli 2024 DPP PKB baru mengadakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan salah satu keputusannya adalah menjadwalkan muktamar pada akhir tahun setelah pelaksanaan Pilkada.
“Pilkada 27 November 2024, artinya muktamar seharusnya dilakukan atau dilaksanakan di Bulan Desember 2024. Tapi entah kenapa kemudian jadwal muktamar dimajukan ke tanggal 24-25 Agustus seperti yang hari ini terjadi,” jelasnya.
“Surat mandat dari ratusan DPC dan DPW PKB itu diberikan kepada kami, kepada Kiai Unais Ali Hisyam sebagai dewan syura DPP PKB, kepada Syaikhul Islam sebagai Ketua DPP PKB, dan kepada Abdul Malik Haramain sebagai Sekretaris DPP,” ungkapnya.
“Selanjutnya surat mandat ini kita konsultasikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Karena PBNU yang mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa. Karena PBNU lah yang membentuk PKB,” tambahnya.
Kemudian, pihaknya akan berkonsultasi kepada PBNU untuk segera menjadwal secepatnya dan membuat muktamar dan berdasarkan konsultasi tersebut, maka diputuskan untuk menggelar Muktamar PKB di Jakarta.
Ia mengaku sampai saat ini belum menentukan panitia muktamar Jakarta. Menurutnya susunan panitia muktamar di Jakarta nantinya juga akan dikonsultasikan terlebih dulu dengan PBNU.
“Yang pasti kita akan mengakomodasi semua kekuatan-kekutan PKB terutama para ulama-ulama untuk memastikan PKB on the track atau dalam jalur seperti dibentuk dulu pada tahun 1998,” tambahnya.
Ia menegaskan agenda muktamar yang akan digelar di Jakarta akan lebih prinsipil karena bakal mengembalikan PKB ke khittah tahun 1998.
“Yang pertama agendanya sama, tapi agenda yang prinsipil yang akan kami lakukan adalah mengembalikan PKB ke khittah-nya garis perjuangannya sama seperti PKB dibentuk pada 1998. Di mana eksistensi posisi peran kiai dan ulama itu begitu dominan, tidak hanya pengawas tapi membuat kebijakan besar dalam PKB,” tegas Malik.
“Tentu saja materinya banyak tidak hanya itu. Tapi yang paling penting kami akan mengembalikan eksistensi para ulama di dalam PKB,” lanjutnya.
Muktamar PKB di Jakarta nanti juga akan langsung memilih ketua umum baru. Tapi, saat ini belum ada penentuan calon ketua umum.
“Pemilihan ketum pasti dong, muktamar di Jakarta akan menentukan siapa yang menjadi nahkoda untuk PKB selanjutnya. Untuk calonnya nanti, saya hanya penerima mandat saja ini, kalau saya menyebut calon kan nggak enak,” kata Malik.
Pihaknya, juga mengeklaim bahwa Muktamar PKB di Jakarta sudah didukung oleh 168 DPC. Menurut dia dari ratusan DPC tersebut beberapa ada yang sempat dibekukan oleh Ketum PKB saat ini, Muhaimin Iskandar.
“Makanya kami menerima mandat ini. Ada 168 [DPC] sampai sekarang dan ini akan berjalan, [ada yang sudah dibekukan] ada yang masih aktif. Ada yang hadir [DPC dan DPW di Muktamar Nusa Dua] ada yang enggak,” ujarnya.
Sementara itu, Muktamar PKB di Bali kembali menetapkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB. Cak Imin terpilih orang nomor satu di PKB untuk periode 2024-2029 secara aklamasi melalui Muktamar PKB ke-6 yang digelar di Bali pada Sabtu (24/8).
Selain itu, hasil muktamar juga menetapkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai sebagai Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat PKB masa bakti 2024-2029.
Keputusan itu diambil berdasarkan hasil sidang pleno keempat Muktamar ke-6 PKB. Seluruh DPW PKB di 38 Provinsi Indonesia sepakat Cak Imin kembali menjadi ketua umum.(MM)
Komentar