LOMBOK,SumselPost.co.id – Ketua tim sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang juga anggota DPD RI Abraham Liyanto menegaskan bahwa kerja-kerja politik MPR adalah mengkaji konstitusi dan melakukan sosialisasi 4 pilar MPR RI. Berkaitan dengan itu Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengamanatkan tema pada acara media.gathering ini adalah tentang pengelolaan sumber daya alam (SDA) berkelanjutan.
Dengan tema “Penguatan Tata Kelola Sumber Daya Alam Melalui Publikasi Media dalam Mendukung Pembangunan Daerah” pada Jumat (11/7/2025) malam dalam acara Media Gathering MPR RI ini sangat penting. Sebab, pengelolaan sumber daya alam yang cepat dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian dan juga fungsi lingkungan hidupnya.
Hadir antara lain Sekjen MPR RI Ibu Siti Fauziah dan jajarannya, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan jajarannya, Kepala Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media Setjen DPD RI Mahyu Darma, Ketua KWP Ariawan, dan lain lain di Aruna Grand Ballroom Lombok NTB.
“Pengelolaan sumber daya alam yang cepat dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian dan juga fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumber daya alam yang memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan,” kata Abraham.
Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dari Sabang sampai Merauke, lanjut Abraham, Indonesia memiliki tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Apalagi, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia memang memegang peranan penting di dalam perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung pembangunan negara.
Sebab, hal itu menurut Abraham, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 sebagai bagian penting dalam perekonomian negara yang bertujuan untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
“Ketentuan tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” jelas Abraham.
Dikatakan, banyak sumber daya alam dari mineral seperti emas , batubara, nikel, minyak bumi, yang dapat dikelola dengan baik dengan upaya mendukung pembangunan nasional tersebut, namun aktivitas penambangan sumber daya mineral ini dapat membawa dampak buruk yang sangat signifikan terhadap lingkungan masyarakat di sekitarnya.
“Eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab dan pengelolaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Seperti deporestasi, penggundulan hutan, pencemaran dan punahnya keanekaragaman hayati. Juga kita ketahui terjadi konflik antara manusia dengan menurun drastisnya populasi gajah, harimau, orang utan di Kalimantan kelaparan, dan lainnya karena makin sempitnya habitat hutan akibat eksplorasi dan eksploitasi yang berlebihan dalam pemanfaatan sumber daya alam,” jelas Abraham.
Selain itu terjadi konflik sosial antara masyarakat dengan pengelolaan sumber daya alam tersebut. “Untuk itu, publikasi melalui media massa ini memiliki peranan sangat penting dalam membangun kesadaran masyarakat terkait isu-isu pengelolaan sumber daya alam melalui beberapa informasi platform publikasi media dapat menjangkau audiensi yang luas dalam menyampaikan informasi edukasi dan juga pesan-pesan inspirasi yang mendorong aksi nyata dalam menjaga kelestarian keberlanjutan alam ini,” ungkapnya.
Dengan demikian kata Abraham, melalui informasi dan edukasi di media massa ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan, sehingga media massa berperan sebagai jembatan di dalam menghubungkan isu-isu terkait pengelolaan sumber daya alam dengan pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Lombok
Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan jika pulau Lombok ini di zaman dulu disebutnya “Sunda Kecil” yang sampai sekarang mempunyai mekanisme koordinasi antara pemerimtah pusat, dan gubernur Bali sebagai tujuan wisata dunia, juga terkoneksi dalam jalur logistik antara Bali NTB dan NTT. “Itulah yang disebut Geng Sunda Kecil,” jelas Lalu Muhamad Iqbal.
Selanjutnyan untuk ikut mempromosikan NTB, Lalu Muhamad Iqbal meski Lombok sudah mendunia pihaknya minta wartawan bisa mempromosikan Lombok secara terus-menerusn kepada masyarakat luas. Baik nasional mauoun internasional. Di NTB ini ada dua pulau; satu pulau Sumbawa ini bukan saja indah tetapi mempunyai cadangan emasnya terbesar di Indonesia, tapi sekarang baru 3 tambang yang berkontribusi sekitar 20% dari udang vaname nasional. NTB juga punya potensi ikan di pulau Lombok Selatan ada potensi ikan laut dalam seperti cakalang, tuna termasuk bluevintuna yang langka, ada potensi seafood, pemandangan yang indah, tanahnya yang subur, produksi jagung pada 2025 ini mencapai 1,3 juta ton.
“Kemudian akan menembus satu setengah juta ton beras tahun 2025 ini. Meski demikian NTB masih termasuk dalam 10 provinsi termiskin di Indonesia. Targetnya di tahun 2029 sekitar 2% kemiskinan ekstrim ini harus jadi nol dan kemiskinan masih 12% harus di bawah 10% di tahun 2029, selanjutnya ketahanan pangan. Juga menjadikan NTB sebagai destinasi wisata kelas dunia. InsyaAllah dengan dukungan media massa dalam mengenalkan NTB ke dunia luar setidak-tidaknya kepada publik yang ada di Indonesia, NTB akan bangkit bersama-sama untuk membuat NTB menjadi lebih makmur dan lebih mendunia,” harap Lalu Iqbal.
Sementara itu Siti Fauziah mengatakan media gathering ini untuk mempererat Sekretariat Jenderal MPR RI dengan para wartawan yang ada di parlemen. Dan dipilihnya Lombok ini untuk meningkatkan potensi wisata daerah, apalagi gubernur NTB Pak Lalu Muhamad Iqbal masih muda,” tambahnya.
Ariawan menegaskan jika wartawan yang meliputi di MPR/DPR/DPD RI ini ada 580 wartawan ada 211 media, baik TV, online, cetak, radio dan foto. “Pada prinsipnya kita siap bersinergi dan berkolaborasi untuk mempublikasi program kerja MPR/DPR/DPD RI dan pemerintah daerah guna memajukan pembangunan, dan wisata daerah khususnya di Lombok ini. Hal.itu, agar marwah parlemen juga tetap terjaga,” jelas Ariawan. (MM)
Komentar