JAKARTA,SumselPost.co.id – Anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I, Johan Rosihan mengaku prihatin dan khawatir dengan masuknya 1000 ton beras impor asal Vietnam. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Bulog, pasokan beras impor tersebut rencananya akan masuk ke Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui proses bongkar muat di Pelabuhan Lembar.
Menurutnya, tindakan impor ini akan berdampak serius yang merugikan petani mengingat saat ini sedang panen raya. Johan mengingatkan Bulog agar jangan sembarangan melakukan pasokan beras ke wilayah sentra produksi beras nasional. Harus ada pertimbangan yang matang untuk menjaga keberpihakan kepada petani yang tengah menghadapi musim panen raya dan semua petani sedang dilanda kekhawatiran jatuhnya harga gabah akibat pasokan beras impor ini.
“Masuknya beras impor ke Pulau Sumbawa bakal mencekik petani. Hal ini akan mengganggu beban mental petani yang sedang berusaha meningkatkan produksi beras,” tegas Johan di Jakarta, Minggu (7/4/2024).
Anggota Komisi IV DPR RI ini menegaskan Pemerintah harus sadar bahwa pasokan beras impor ini akan mempengaruhi harga di tingkat petani. Untuk itu Politisi Fraksi PKS ini meminta pemerintah harus bertanggung jawab untuk menjamin agar harga gabah di tingkat petani tidak jatuh.
“Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang dialami petani akibat dari pasokan beras impor ini,” tambah Johan.
Selain itu, lanjut Johan, pemerintah harus menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) saat pasokan beras impor tersebut masuk ke Pulau Sumbawa agar harga jual petani tidak jatuh. Sehingga, para petani diharapkan dapat menikmati keuntungan pada saat panen raya ini.
“Pemerintah harus pastikan bahwa petani tidak boleh mengalami kerugian akibat pasokan beras impor ini. Kita harus memberi dukungan bagi semua petani untuk meningkatkan produksi beras di kawasan sentra beras seperti di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat ini,” imbuh Johan.
Di sisi lain, Johan menilai agar Bulog jangan berdalih pasokan tersebut untuk kebutuhan bantuan pangan. Sebab, menurutnya, bantuan pangan untuk masyarakat haruslah diprioritaskan bersumber dari hasil keringat petani di Sumbawa dan KSB sehingga daerah sentra beras mampu berfungsi sebagai sumber utama pasokan beras di wilayah tersebut.
”Sebagai contoh di Kabupaten Sumbawa sejak Bulan Januari 2024 sudah terealisasi 730 Hektar dan puncak panen raya April ini diprediksikan mencapai 15.450 hektar, apakah daerah surplus beras ini harus dirasuki lagi oleh pasokan impor, sungguh di luar nalar,” pungkasnya.
Seperti diketahui Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusa Tenggara Barat (NTB) direncanakan akan mendapatkan jatah beras impor dari Vietnam sebanyak 1.000 ton. Saat ini beras tersebut masih proses bongkar muat di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. “Kita Bulog Sumbawa mau dikirimkan 1.000 ton beras impor dari Vietnam.”
“Tapi saat ini masih proses bongkar muat di Pelabuhan Lembar, setelah itu baru masuk gudang,” kata Pimpinan Cabang Bulog Sumbawa, Zuhri Hanafi, Kamis (4/4/2024).
Dikatakan, beras impor tersebut digunakan untuk kebutuhan bantuan pangan (Bapang) Tahun 2024 tahap II yakni Bulan April, Mei dan Juni. Kebutuhan dua kabupaten wilayah kerja Bulog Sumbawa sekitar 700 ton per bulan. “Itu untuk kebetuhan bantuan pangan bulan April, Mei, Juni sambil kita penyerapan. Stok sendiri kita masih ada 400 ton dari luar negeri (LN) juga, ditambah 1.000 itu cukup untuk 2 bulan,” jelasnya.
Terkait kualitas beras impor, menurutnya cukup bagus. Kualitasnya masih berada di atas beras dalam negeri (DN), bahkan masuk ketegori premium dengan tingkat kerusakan hanya 5 persen, sementara beras DN berada di angka 20 persen.(MM)
Komentar