JAKARTA,SumselPost.co.id – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Demokrat, Lucy Kurniasari menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang menimbulkan beberapa masalah yang perlu segera dicarikan solusinya. Apalagi sudah ribuan siswa dilaporkan mengalami keracunan makanan setelah mengkonsumsi paket MBG di berbagai daerah.
“Dugaan keracunan dipicu masalah kebersihan dan higienitas makanan yang buruk, serta kualitas makanan yang tidak layak konsumsi. Dua, masih ditemukan gizi menu yang disediakan tidak sesuai standar, dengan kandungan protein dan vitamin yang rendah,” tegas Lucy, Jumat (19/9/2025)..
Juga, menu MBG tidak selalu mengutamakan bahan segar dan justru menggunakan pangan ultra-proses yang tinggi gula, lemak, dan garam, yang dapat memicu obesitas dan penyakit tidak menular lainnya. Ditambah, kualitas makanan diragukan, termasuk kurangnya keragaman menu.
Selain itu, penggunaan wadah makanan yang berbeda-beda standar, dari wadah stainless steel hingga plastik tipis yang mengandung bahan kimia berbahaya, menunjukkan tidak adanya standarisasi layanan.
Kemudian, proses rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dianggap tidak transparan, dengan masalah seperti hilangnya nama peserta setelah lulus.
Proses pengadaan dapur MBG belum sepenuhnya transparan. Akibatnya, banyak peserta yang mengajukan pengadaan dapur MBG kecewa. “Belum transparannya pengadaan dapur MBG dikhawatirkan pintu masuk terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini tentu perlu segera diatasi agar potensi tersebut tidak terjadi,” jelas Lucy..
Karena itu kata Lucy, pelaksanaan program MBG masih perlu pembenahan. Salah satunya, manajemen dapur MBG sebaiknya distandarkan, termasuk gizi, keragaman menu, dan kebersihannya. Dengan begitu, semua dapur MBG di-manage dengan cara yang sama, sehingga keluaran menunya juga memenuhi standar gizi dan kebersihan yang sama.
Kemudian, manajemen distribusi juga sebaiknya distandarkan, agar pengiriman MBG sampai tepat waktu dengan standar kebersihan yang sama. Selain itu, rekrutmen SPPI dan pengadaan dapur MBG haruslah transparan. Hal itu diperlukan untuk mencegah terjadinya KKN.
Terakhir, pengadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) haruslah transparan dan berkeadilan. Dengan begitu peluang terjadinya KKN dapat ditiadakan. “Hal ini diperlukan agar program prioritas Presiden Prabowo dapat terwujud secara efisien dan efektif serta bermanfaat bagi anak bangsa,” pungkasnya. (MM)
Komentar