YOGYAKARTA,SumselPost.co.id – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu bentuk afirmasi dan kehadiran pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Menurutnya, keberhasilan program diantaranya dapat diukur dari tingkat partisipasi penerima, kualitas pendidikan, pengasuhan, perlindungan anak, serta kemampuan program dalam menciptakan mutu SDM andal bagi para lulusannya. Hal tersebut menjadi salah satu catatan penting Komite III DPD RI dalam kegiatan pengawasan terhadap Program Sekolah Rakyat di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (8/9/2026).
Sekolah Rakyat Kulon Progo diketahui telah berjalan lebih dari satu bulan dan masih berada dalam tahap awal pelaksanaan. Sejumlah aspek operasional didapati masih memerlukan penyesuaian, khususnya terkait kesiapan fasilitas, pola pengasuhan, koordinasi antarinstansi, serta penyelenggaraan pendidikan dan kehidupan asrama.
“Komite III DPD RI mengunjungi mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk keterlibatan tenaga pendidik, guru agama, guru tamu, serta unsur pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mendukung penyelenggaraan program. Meski begitu, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat agar pelaksanaan Sekolah Rakyat dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan,” ujar Filep, Selasa (8/9/2026).
Ketepatan Sasaran Harus Jadi Prioritas
Lebih lanjut Filep menekankan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai program afirmasi bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, terutama kelompok desil 1 dan 2. Dengan jumlah peserta didik sekitar 158 hingga 159 anak di lokasi yang ditinjau, Komite III DPD RI menilai akurasi data penerima manfaat merupakan fondasi penting dalam memastikan efektivitas program.
“Dalam program ini, efektivitas program diukur dari ketepatan sasaran sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Setiap anak yang menjadi penerima manfaat harus benar-benar memenuhi kriteria dan berasal dari keluarga yang menjadi kelompok sasaran program. Maka pemerintah perlu memastikan proses verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data dilakukan secara berkala, termasuk melalui pengecekan kondisi sosial ekonomi keluarga di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, Komite III DPD RI juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat memiliki karakteristik yang berbeda dengan sekolah reguler karena peserta didik tidak hanya mengikuti proses pembelajaran, tetapi juga menjalani kehidupan dalam lingkungan asrama. Penyelenggaraan pendidikan berasrama mensyaratkan pada tanggung jawab yang lebih besar dalam memastikan terpenuhinya hak pendidikan, kesehatan, pengasuhan, keamanan, dan perlindungan anak.
“Kami menilai pembinaan peserta didik perlu dilakukan secara komprehensif, tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, kedisiplinan, kesehatan, pengembangan potensi, serta penguatan kepercayaan diri dan motivasi untuk meraih masa depan yang lebih baik,” katanya.
Monev Penting untuk Optimalisasi Program
Selain itu, Filep juga mendorong pemerintah untuk memastikan program berjalan maksimal melalui mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala. Diantaranya, seluruh fasilitas Sekolah Rakyat diharapkan memenuhi standar pendidikan berasrama dan mampu mendukung kebutuhan peserta didik secara aman, layak, sehat, dan berkelanjutan.
“Komite III DPD RI mendorong pemerintah untuk memperkuat standar pengelolaan Sekolah Rakyat, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, standar tenaga pendidik dan pengasuh, standar asrama, perlindungan anak, kesehatan, keamanan, pembiayaan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi. Standar diperlukan agar kualitas penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak berbeda secara signifikan antarwilayah,” katanya.
Rangkaian monev ini, tambah Pace Jas Merah itu, dalam rangka memastikan output program sekaligus output lulusan sesuai dengan yang diharapkan. Menurutnya, tujuan akhir Sekolah Rakyat bukan hanya memastikan anak-anak dari keluarga miskin memperoleh pendidikan, tetapi juga memberikan mereka kesempatan yang nyata untuk meningkatkan kualitas hidup dan keluar dari lingkaran kemiskinan antargenerasi.
“Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan skema keberlanjutan bagi lulusan, termasuk akses terhadap pendidikan tinggi, pendidikan vokasi, dunia kerja, kewirausahaan, maupun program pengembangan kapasitas lainnya,” urainya.
Berdasarkan hasil pengawasan, Filep menyampaikan bahwa Komite III DPD RI mendorong agar evaluasi Sekolah Rakyat setidaknya bertumpu pada empat indikator utama, yaitu:
1.Tepat sasaran, dengan memastikan penerima manfaat berasal dari kelompok yang benar-benar membutuhkan;
Berkualitas, dengan menjamin standar pendidikan dan pembentukan karakter;
Aman dan terlindungi, 3.dengan memastikan terpenuhinya aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, pengasuhan, dan perlindungan anak; dan
4.Menghasilkan mobilitas sosial, dengan memastikan lulusan memiliki akses terhadap pendidikan lanjutan dan peluang ekonomi yang lebih baik.
“Komite III DPD RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong pemerintah untuk memastikan Program Sekolah Rakyat dilaksanakan secara tepat sasaran, berkualitas, akuntabel, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya negara memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM kita,” pungkasnya. (MM)
Komentar