MIMIKA,SumselPost.co.id – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Freeport, Papua yang menjadi salah satu tambang tembaga terbesar di Indonesia. Ia pun mendorong PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk
melanjutkan manfaat bagi masyarakat Papua.
Puan tiba di Freeport, Tembagapura, Mimika, Papua Tengah pada Sabtu (9/12/2023) bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif. Kedatangan Puan disambut oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra, dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas.
Puan mengatakan, PTFI telah menjadi salah satu pilar ekonomi Papua melalui kegiatan pertambangan dan investasi. Ia mendukung usaha PTFI untuk lebih aktif terlibat dalam pembangunan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat lokal.
“PTFI perlu meningkatkan peran strategisnya di Papua guna memaksimalkan manfaat bagi masyarakat setempat. Hal ini menjadi sorotan utama dalam upaya memperkuat dampak positif keberadaan PTFI di wilayah tersebut,” kata Puan saat meninjau Freeport, Minggu (10/12/2023).
Puan mengatakan, peningkatan peran PTFI di Papua bukan hanya sekadar tentang meningkatkan produksi tambang. Puan menyebut, peningkatan peran PTFI bagi Papua salah satunya dengan terus menjadi mitra pembangunan yang berkelanjutan. “Dengan langkah ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya.
Upaya untuk mendukung pendidikan dan pelatihan keterampilan lokal juga dianggap penting guna memberikan kesempatan ekonomi yang lebih luas.
Kedatangannya di Freeport, Puan beserta rombongan sempat meninjau area Tambang Grasberg di ketinggian 4285 meter diatas permukaan laut yang pada saat berproduksi masih menggunakan metode penambangan terbuka sehingga memungkinkan penggunaan alat berat berukuran besar seperti shovel dan truk besar (Haul Truck) untuk menambang material.
Sebelum tiba di Tambang Terbuka Grasberg, para pengunjung melewati HEAT (Heavy Equipment Access Trail) yang merupakan salah satu akses jalan tersulit di dunia. Akses ini dibuat hanya dalam 22 bulan saja (Oktober 1990-Juli 1992) oleh tim yang dipimpin oleh anak bangsa bernama Ilyas Hamid.
Puan menjelaskan, optimalisasi peran PTFI tidak hanya akan memberikan keuntungan ekonomi bagi perusahaan, tetapi juga dapat menjadi katalisator untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua.
“Diharapkan adanya kesinambungan dalam upaya bersama antara pihak terkait guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Papua,” jelas mantan Menko PMK tersebut.
Puan juga meninjau Kantor Operasi Tambang Bawah Tanah untuk melihat ruang kendali jarak jauh. Bagi setiap orang yang ingin masuk lebih dalam ke area pertambangan, terlebih dahulu diwajibkan mengenakan pakaian Alat Pelindung Diri (APD).
Area Tambang Bawah Tanah PTFI sendiri merupakan era kemajuan dari perusahaan yang di dalamnya terdapat tambang bawah tanah yang aktif beroperasi seperti Grasberg Block Cave, Deep Mill Level Zone
(DMLZ) dan Big Gossan.
Di sela-sela peninjauan, Puan meminta PTFI memastikan komitmennya dalam perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang berlaku sampai 2041.
Bukan hanya itu, cucu Bung Karno ini juga mendorong PTFI untuk menuntaskan pembangunan industri pemurnian atau smelter tembaga di kawasan Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur yang saat ini telah mencapai 76 persen. Puan mengatakan, kepastian soal kontrak sangat penting.
“Progres kepastian perpanjangan Izin Usaha sebagaimana yang sesuai oleh komitmen PTFI, hal ini bernilai sangat penting karena bisa memberikan kepastian hukum dalam berbisnis. Dalam dunia usaha sangat, penting adanya kepastian hukum,” ungkapnya.
“Penyelesaian smelter di Gresik juga menjadi langkah sangat positif untuk mewujudkan program hilirisasi industri serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar yang akan terbantu akibat pembangunannya,” tambah Puan.
Sebelum meninjau area tambang, Puan sempat menerima pemaparan dari Direktur Utama PTFI Tony Wenas mengenai gambaran umum perusahaan tersebut. Pemaparan dilakukan di Lupa Lelah Cafe, Tembagapura, pada kesempatan makan malan bersama Sabtu (9/12) malam.
Kepada Puan, Tony menjelaskan kinerja PTFI selama beberapa tahun belakangan. Ia mengatakan saat ini Freeport memiliki beragam fasilitas penunjang seperti Terowongan Ali Budiarjo yang memiliki panjang sekitar 19 kilometer dan menjadi akses yang menghubungkan berbagai deposit yang ada.
Lalu ada juga Ridge Camp yang merupakan kawasan industri ringan berlokasi di Mil 72 untuk mendukung kegiatan operasi yang dilengkapi dengan sarana tempat tinggal, perbelanjaan, area rekreasi dan berbagai sarana pendukung lainnya.
Lalu ada juga perumahan karyawan yang berada di Hidden Valley atau kerap disebut sebagai ‘kota satelit”-nya Tembagapura.
“Hampir lima dekade PTFI telah bekerja sama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal. Sampai saat ini kami telah berinvestasi sebesar USD 20,8 miliar, termasuk USD 11 miliar untuk pengembangan tambang bawah tanah dan memberikan manfaat langsung kepada negara sebesar USD 23,1 miliar sejak tahun 1992 dan kedepannya,” kata Tony.
Sementara itu, Bupati Omaleng menyampaikan perkembangan Kabupaten Mimika yang terbantu berkat kontribusi dari PTFI. Seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai Rp 7,5 triliun karena adanya tambang Freeport sebagai penyumbang terbesar.
Apalagi sejak diberlakukannya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di mana Kabupaten Mimika mendapat dividen 2,5 persen dari keuntungan bersih. “APBD Rp 7,5 triliun, bukan karena lain-lain tapi dengan adanya Freeport sehingga APBD Mimika bisa meningkat sebesar ini untuk digunakan membangun Mimika,” kata Bupati Omaleng.
Dalam kunjungannya ke Papua, Puan didampingi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Gilang Dhielafararez, Wakil Ketua Komisi XI Dolfie, Anggota Komisi VII DPR RI Paramitha Widya Kusuma dan Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan.(MM)
Komentar