JAKARTA,SumselPost.co.id – Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) perlu terlibat secara aktif untuk mengontrol dan sekaligus mengawal dana APBN 2025 yang terkait dengan sektor kesejahteraan sosial (Kesos). Apalagi anggaran kesos itu sekitar Rp1000 Triliun, sehingga penggunaan dana itu harus dikawal secara ketat.
“Isu kesejahteraan sosial memiliki perhatian khusus oleh pemerintah maupun publik, dapat dilihat bagaimana isu kesejahteraan sosial ini menjadi fondasi dalam pembahasan isu-isu lain seperti lingkungan, kesehatan, dan pendidikan,” tegas Direktur Eksekutif Global Research on Economics, Advance Technology and Politics (GREAT) Institute, Syahganda Nainggolan dalam Konferensi Nasional DNIKS berthema “Kesejahteraan Sosial: Tujuan Nasional, Kenyataan, Tantangan dan Harapan” di Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Hadir pula dalam Konferensi Nasional DNIKS Ketua Badan Pengarah DNIKS, Fransiscus Welirang, Angota Badan Pengaraha Hatta Taliwang, Ketua BPA DNIKS Siswadi Abdul Rochim, Ketua umum DNIKS A Effendy Choirie, Waketum DNIKS Zarman Syah, Dian Novita Susanto, Ketua DNIK Rudi Andries, Ali Nurdin Abdul Gani, Thamrin Ferly, Ihsanudin, A Eko Cahyono, Wakil Sekjen Sentot Janinto Mojo, Tetrie, Bendahara DNIKS Henny, Dewan Pakar DNIKS Dewanto Indra Krisnadi.
Menurut Syahganda program kesejahteraan yang menyerap dana besar itu antara untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), lalu pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, dan pembiayaan perumahan. “Kita tahu anggaran MBG dalam satu hari sekitar Rp1 Triliun, berarti setahun mencapai Rp300 Triliun. Lalu, pembentukan ribuan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang diperkirakan menelan permodalan Rp400 triliun, dan pembiayaan perumahan yang menelan dana sekitar Rp130 Triliun,” jelasnya..
Syahganda menambahkan, masalah kesejahteraan sosial merupakan isu yang sensitif, dilihat dari bagaimana interaksinya, apalagi persoalan ini didominasi oleh sentimen negatif, sebagai akibat dari ketidakpuasaan terhadap kondisi sosial yang ada. “Terutama ketika isu kesejahteraan sosial membahas topik tentang pengangguran dan PHK yang berhubungan langsung dengan kesempatan ekonomi dan pemenuhuan kebutuhan dasar,” ungkap Syahganda.
Terkait soal upah buruh, Syahganda menceritakan pernah berdiskusi dengan tokoh buruh, yakni Jumhur Hidayat. Kenaikan upah buruh yang ideal sekitar 5 persen. “Lalu, hal kenaikkan upah buruh itu diusulkan sebesar 5 persen, namun Prabowo memberikan kenaikan menjadi 6,5 persen. Tentu ini sebuah apresiasi yang tinggi, betapa besar perhatian Prabowo terhadap kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Diakui Syahganda, saat ini masih marak sentimen negatif terhadap Program Prabowo, disebabkan kurang terasanya dampak yang dihasilkan dari program-program tersebut. “Hal ini patut menjadi perhatian dalam mengevaluasi kebijakan dan program-program pemerintahan kedepannya,” jelas jebolan ITB.
Berdasarkan analisis sentimen dari media berita dan media sosial yang dilakukan Great Institute, bahwa sentimen dari interaksi mengenai isu kesejahteraan sosial selama 30 hari (16 Mei-14 Juni 2025) terakhir dominan
negatif.
Dominasi sentimen negatif disebabkan ketidakpuasaan terhadap kondisi sosial yang terjadi sekarang dan tidak terasanya dampak dari program-program pemerintah. Sentimen negatif mayoritas membahas tentang ancaman PHK, ketimpangan ekonomi, dan program-program pemerintah seperti MBG yang dipertanyakan manfaatnya.
Sementara itu, Ketua umum DNIKS, A Effendi Choirie menegaskan bahwa DNIKS sepakat dengan usulan agar mengkritisi implementasi terhadap penggunaan dana kesejahteran sosial tersebut. “Ya, saya setuju, sehingga masyarakat tahu, apakah sudah tepat sasaran atau belum kepada rakyat yang berhak,” katanya.
Gus Choi-sapaan akrabnya menambahkan bahwa program pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas. Karena itu, DNIKS memiliki program Asta Bhakti yang selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto
Gus Choi mendorong program kebijakan pemberdayaan sosial dan pemberdayaan rakyat harus terus dikawal agar berjalan on the track. “Dengan pemberdayaan sosial ini, warga diajak lebih kreatif dan mendorong mandiri dalam berusaha meningkatkan kesejahteraan hidupnya,” pungkasnya. (MM)
Komentar