YOGYAKARTA,SumselPost.co.id – Seiring dengan rencana revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), DPD RI terus mengkaji dinamika politik dan ketatanegaraan yang berkembang, termasuk implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Sebagai bagian dari proses penyusunan tersebut, Komite I DPD RI melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka sinergitas terkait Pemilihan Umum ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Jumat (13/11/ 2026) di Aula Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, bersama sejumlah anggota Komite I, yakni Carel Simon Petrus Suebu, Bahar Buasan, Ade Yuliasih, H. Abdul Hamid, Ivanda Awalina Firdausi Sukandar, KH. Abdul Hakim, Ismeth Abdullah, Aanya Rina Casmayanti, Lia Istifhama, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, H. Muhammad Rifki Farabi, Abraham Liyanto, Maria Goreti, Muhammad Hidayattollah, Maya Rumantir, H. Syarif Mbuinga, Bisri As Shiddiq Latuconsina, Lamek Dowansiba, Frits Tobo Wakasu, dan Sopater Sam. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU DIY, Ketua, Anggota, dan Sekretaris Bawaslu DIY, serta Sekretaris Daerah (Sekda) DIY.
Sekda DIY menyampaikan bahwa kunjungan kerja Komite I DPD RI merupakan bagian penting dari upaya bersama untuk memperkuat kualitas demokrasi melalui koordinasi dan pengawasan kelembagaan. Menurutnya, perkembangan ketatanegaraan saat ini menghadirkan tantangan baru bagi penyelenggaraan pemilihan umum. Pemisahan jadwal Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah menuntut kesiapan regulasi, kelembagaan, sumber daya, serta dukungan anggaran yang terencana.
Dalam konteks tersebut, koordinasi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan lembaga pengawas menjadi semakin strategis. Setiap perubahan kebijakan perlu dikelola secara cermat agar kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara tetap terjamin. Pemerintah Provinsi DIY berharap kunjungan kerja ini dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif yang dapat ditindaklanjuti, khususnya dalam memperkuat kesiapan penyelenggaraan pemilu mendatang.
Dalam sambutannya, Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu merupakan instrumen demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
Menurut Andi Sofyan, pemilu di Indonesia selama ini diselenggarakan secara periodik setiap lima tahun. Namun, dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memutuskan pemisahan jadwal antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai tahun 2029. Dengan demikian, pemilihan anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada tahun 2029, sedangkan pemilihan kepala daerah serta anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan pada tahun 2031. Selain itu, MK juga mengeluarkan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ketentuan mengenai ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.
Lebih lanjut, Andi Sofyan menyoroti sejumlah persoalan dalam proses verifikasi pencalonan anggota DPD. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain berkaitan dengan Sistem Informasi Pencalonan (SILON), prosedur pencalonan, serta data dukungan faktual. Selain itu, terdapat keterbatasan akses dan kendala teknis pada sistem yang berpengaruh terhadap proses pencocokan data dukungan minimal pemilih.
Ketua Komite I DPD mengapresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi DIY, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu beserta jajaran atas kesediaannya menerima kunjungan kerja Komite I DPD RI. Ia berharap seluruh usulan, masukan, dan aspirasi yang disampaikan dapat diartikulasikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penyusunan revisi UU Pemilu.
Sementara itu, Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi, S.Th.I., M.Hum., berharap kunjungan kerja Komite I DPD RI dapat melahirkan berbagai gagasan dan masukan yang dapat diserap oleh anggota Komite I untuk selanjutnya diteruskan dan disalurkan dalam rangka revisi undang-undang serta penyusunan kebijakan terkait pemilihan umum.
Ahmad Shidqi menjelaskan bahwa desain pemilu yang saat ini berkembang tidak mudah diimplementasikan. Salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah belum adanya konsep dan pengaturan yang jelas mengenai keberlanjutan masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah yang akan berakhir pada tahun 2029. Menurutnya, putusan MK mengenai pemisahan Pemilu dan Pilkada berpotensi menambah beban kerja politik serta kebutuhan mobilisasi sumber daya.
Ia memaparkan bahwa pemisahan Pemilu dan Pilkada memiliki sejumlah dampak positif, antara lain meningkatkan kualitas pilihan politik, memperkuat otonomi dan demokrasi lokal, meningkatkan kualitas kampanye dan pendidikan pemilih, mengurangi kompleksitas pemilu serentak, serta memperkuat akuntabilitas politik. Namun, kebijakan tersebut juga memiliki sejumlah potensi dampak negatif, seperti meningkatnya biaya penyelenggaraan, kelelahan politik, perpanjangan ketegangan dan polarisasi politik, persoalan masa jabatan, serta potensi melemahnya keterkaitan antara politik nasional dan lokal.
Ketua Bawaslu DIY menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan pemilu di DIY memiliki keterkaitan erat dengan status keistimewaan daerah tersebut. Dalam desain Pemilu Daerah di DIY, Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan, sehingga pemilihan di tingkat daerah hanya mencakup pemilihan anggota DPRD serta bupati dan wali kota di lima kabupaten/kota. Menurutnya, kekhususan tersebut perlu diatur secara tegas dalam RUU Pemilu.
Bawaslu DIY juga mengungkapkan bahwa tantangan utama penyelenggaraan pemilu saat ini berkaitan dengan kepastian regulasi. Revisi UU Pemilu dan UU Pemilihan belum rampung, sementara tahapan penyelenggaraan pemilu semakin dekat. Penyusunan Peraturan Bawaslu, penganggaran, serta proses rekrutmen penyelenggara ad hoc membutuhkan waktu, sehingga regulasi harus segera difinalisasi dan dipastikan stabil sebelum tahapan dimulai.
Selain itu, penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, menghadapi siklus kerja yang hampir tanpa jeda pada periode 2027–2031. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas terhadap irisan tahapan penyelenggaraan, termasuk penyelesaian perkara Pemilu Nasional yang belum tuntas serta pengelolaan dan pemutakhiran data pemilih untuk kedua jenis pemilu.
Paparan dari penyelenggara pemilu di Provinsi DIY tersebut mendapat berbagai tanggapan dan pertanyaan dari anggota Komite I DPD RI. Beberapa anggota menyoroti persoalan sistem dan aplikasi penyelenggaraan pemilu, seperti SILON, termasuk kemungkinan penerapan pemungutan suara secara elektronik (e-voting).
Bisri As Shiddiq Latuconsina menyoroti aspek pengawasan pemilu, khususnya di daerah-daerah kepulauan, serta menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan penyelenggara pemilu. Sementara itu, KH. Abdul Hakim menyoroti perlunya efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu dan peningkatan kualitas pengawasan, termasuk terhadap operator aplikasi yang digunakan dalam proses pemilu.
Lia Istifhama mempertanyakan kebijakan pemisahan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, mekanisme verifikasi administrasi calon anggota DPD yang saat ini telah menjabat sebagai anggota DPD, serta perlunya perhatian khusus terhadap daerah-daerah terpencil. Ade Yuliasih mengangkat fenomena perubahan keputusan KPU dalam penetapan calon terpilih yang kerap terjadi seiring dengan adanya keputusan partai politik.
Selanjutnya, H. Abdul Hamid menyoroti pentingnya perbaikan penyelenggaraan pemilu yang harus dimulai dari proses rekrutmen komisioner lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP. Sementara itu, Maya Rumantir mempertanyakan sinergi dan kolaborasi antara KPU dan Bawaslu yang dalam beberapa kondisi masih menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Melalui kunjungan kerja ini, Komite I DPD RI berharap berbagai masukan dan persoalan yang disampaikan oleh pemerintah daerah serta penyelenggara pemilu dapat menjadi bahan penting dalam penyusunan revisi UU Pemilu. Evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 serta pengakomodasian berbagai putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menghasilkan regulasi pemilu yang lebih komprehensif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan demokrasi ke depan. (MM)
Komentar