JAKARTA,SumselPost.co.id – Komite I DPD RI mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) mampu memperkuat transformasi layanan kependudukan berbasis digital tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi dan hak konstitusional masyarakat di daerah. Penguatan peran pemerintah daerah, pemerataan infrastruktur digital, serta perlindungan kelompok rentan menjadi sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan regulasi tersebut.
Pandangan tersebut disampaikan, Wakil Ketua Komite I DPD RI Bahar Buasan dalam pembahasan RUU Adminduk bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam pandangan awalnya, Bahar menyampaikan DPD RI menyoroti perubahan paradigma administrasi kependudukan dari sistem pasif menuju sistem aktif berbasis digital yang terintegrasi. Melalui pendekatan tersebut, negara diharapkan lebih proaktif mencatat setiap peristiwa penting kependudukan, mulai dari kelahiran hingga kematian, sehingga masyarakat tidak lagi terbebani proses administrasi yang berbelit-belit.
“Saat ini telah terjadi pergantian paradigma sistem kependudukan yang cukup fundamental dari sebelumnya sistem administrasi yang cukup pasif menuju metode aktif yang berbasis digital. Dalam kerangka paradigma tersebut, kita perlu segera melakukan langkah strategis untuk mentransformasikan sistem kependudukan Indonesia menuju era digital yang terintegrasi,” jelas Bahar Buasan dalam paparan pandangan awal DPD Ri dalam sesi rapat.
Namun, lanjut Bahar, dalam mewujudkan transformasi digital kependudukan harus diiringi penguatan keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Komite I DPD RI mendorong pengaturan sanksi administratif bagi penyelenggara yang gagal mengamankan data kependudukan serta sanksi pidana yang lebih berat bagi pihak yang menyebarluaskan data tanpa hak.
Komite I DPD RI juga mengingatkan bahwa ketimpangan infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan kepulauan perlu menjadi pertimbangan dalam penerapan sistem digital. Selain itu, RUU Adminduk harus menjamin layanan yang inklusif bagi masyarakat di daerah.
“Pada sistem digital yang terintegrasi juga harus mempertimbangkan realitas ketimpangan infrastruktur di daerah 3T serta wilayah kepulauan. Yang tidak kalah penting juga RUU administratif juga perlu memerthatikan penormaan yang inklusif agar tidak mengabaikan hak konstitusional bagi masyarakat hukum adat, penghayat kepercayaan, dan kelompok rentan lainnya,” tambah Bahar dalam paparannya.
Pada sesi rapat kerja tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut memaparkan bagaimana proses integrasi sistem kependudukan yang sudah berjalan. Ia memaparkan bahwa sistem integrasi digital ini akan mempermudah kedua belah pihak baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik.
“Proses integrasi data kependudukan ini berorientasi supaya para masyarakat bisa mendapatkan pelayanan publik dengan lebih mudah dan optimal tanpa harus mendatangi kantor secara manual. Sehingga, cukup dengan nomor NIK atau 1 nomor unik SSO (Singla Sign On) kemudian bisa masuk ke portal kementerian lembaga/daerah sehingga akan lebih efisien dan jelas bagi publik maupun pemerintah. Tidak hanya itu, hal ini juga bisa mengurangi terjadinya pungutan liar (pungli) dalam proses administrasinya,” Papar Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Pada prinsipnya, Komite I DPD RI mendukung RUU Adminduk untuk dibahas lebih lanjut pada Pembahasan Tingkat Pertama secara tripartit dengan sejumlah catatan tersebut. Harapannya regulasi ini mampu menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang lebih mudah, inklusif, dan berpihak pada hak sipil seluruh warga negara, sekaligus memperkuat peran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. (MM)

















Komentar