JAKARTA,SumselPost.co.id – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB Prana Putra Sohe meminta pemerintah memperketat pengawasan pengunaan dan peredaran rokok elektrik/vape mengandung narkotika atau yang populer disebut Pod Getar yang mulai masif di Indonesia, khususnya di berbagai lambaga pemasyarakatan (lapas).
Menurutnya, penangkapan oknum sipir Lapas Kelas 1 Medan yang membawa 599 Pod Getar bermerek Netflix beberapa waktu lalu oleh Satresnarkoba Polrestabes Medan, menjadi alarm bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Direktorat Pemasyarakatan untuk melakukan pengawasan dan penindakan bagi oknum sipir nakal. Kasus lain juga ditemukan ketika dilakukan razia gabungan antara Dittipidnarkoba Bareskrim Polri bersama Polda Kalbar di Lapas Kelas IIA Pontianak pada Kamis dini hari (12/11/20260, juga ditemukan narkotika jenis sabu, 6 buah bong, dan 5 buah cartridge cairan Etomidate.
Sebagai informasi, rokok elektrik/Pod Getar ini memiliki komponen fisik perangkat antara lain Cartridge sebagai wadah cairan, Liquid sebagai cairan digunakan perangkat, Coil atau elemen pemanas dan baterai.
”Pengawasan barang terlarang di lapas harus dilakukan secara terpadu, berlapis, konsisten, dan berkelanjutan. Tujuannya bukan hanya mencegah masuknya narkotika, HP, senpi, sajam dan barang terlarang lainnya, tetapi juga memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan oleh petugas,” ujar Prana Sohe, Minggu (15/11/2026).
Pod Getar merupakan barang baru jenis narkotika mengandung Etomidate yang diproduksi oleh bandar untuk menyesuaikan dan menyasar kalangan anak muda saat ini. Bagi ASN di lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan, sudah ada larangan menggunakan vape. ”Tapi percuma jika pengawasan dan penindakan bagi oknum sipir di lingkungan lapas sendiri tidak diperketat. Kami khawatir nanti akan menjadi pintu masuk bagi WBP untuk bekerja sama dengan oknum ASN nakal,” urainya.
Prana Sohe mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan beberapa tindakan nyata, antara lain membenahi tata kelola pemasyaratan secara menyeluruh seperti kepegawaian, anggaran, memperhatikan kesejahteraan pegawai, fungsi pengawasan, serta perlindungan hak asasi manusia. ”Perlu sentuhan teknologi keamanan yang harus sudah dimodernisasi menggunakan Artificial Intelligence ( AI ) sehingga kalau tidak dilakukan pembenahan secara menyeluruh maka pasti akan terus terulang lagi walaupun mungkin pembenahan ini bisa dilakukan secara bertahap,” katanya.
Prana Sohe mengatakan, lapas tidak boleh menjadi tempat berkembangnya praktik kejahatan baru, peredaran gelap narkoba, melakukan pungli, menjalankan bisnis ilegal dan pengendalian kejahatan di balik jeruji besi. ”Lapas harus menjadi tempat pembinaan, pendidikan dan pembentukan karakter bagi warga binaan sebelum mereka kembali ke tengah masyarakat sebagai insan yang lebih baik,” pungkasnya. (MM)
Komentar