JAKARTA,SumselPost.co.id — Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah menyambut baik Program Satu Orang Satu Rekening yang tengah disiapkan pemerintah. Menurutnya, pembukaan rekening gratis bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal merupakan langkah strategis untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus mempermudah masyarakat beradaptasi dengan era digital.
“Program Satu Orang Satu Rekening ini menjadi dukungan dari Negara untuk memperluas akses perbankan kepada masyarakat. Ini sebuah program yang baik dan sangat bermanfaat, khususnya bagi kelompok warga menengah ke bawah,” kata Charles Meikyansah, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat pada akhir 2026. Salah satunya melalui Program Satu Orang Satu Rekening yang menargetkan pembukaan rekening bank gratis bagi sekitar 25,16 juta penduduk dewasa berusia 17 tahun ke atas dari kelompok desil 1 hingga desil 4 yang belum memiliki rekening bank.
Setiap rekening nantinya akan memperoleh saldo awal sebesar Rp50 ribu dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp1,28 triliun. Program ini juga diharapkan mendukung perluasan inklusi keuangan sekaligus mempercepat penyaluran bantuan sosial secara lebih tepat sasaran.
Charles menilai program tersebut akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akses terhadap layanan keuangan digital yang kini semakin berkembang. “Hari ini kita ketahui, digitalisasi sudah menyentuh semua lini termasuk dalam transaksi keuangan sehari-hari. Program Satu Orang Satu Rekening akan mempermudah akses digitalisasi keuangan masyarakat,” tuturnya.
Selain memperluas akses perbankan, Charles menilai program ini menjadi langkah tepat untuk mendukung transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, mayoritas sasaran Program Satu Orang Satu Rekening merupakan masyarakat penerima manfaat bansos sehingga keberadaan rekening bank akan mempermudah mekanisme penyaluran bantuan secara langsung.
“Program Satu Orang Satu Rekening juga menjadi pendekatan yang tepat untuk mendukung digitalisasi bansos yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Charles.
Anggota Komisi XI DPR RI itu juga mendorong pemerintah bersama otoritas dan perbankan pelaksana memperkuat sosialisasi kepada masyarakat sebelum program diluncurkan. “Selagi Pemerintah mematangkan program ini, lembaga otoritas dan bank pelaksana perlu memperluas informasi mengenai ketentuan sebelum program diluncurkan,” ungkap Anggota Fraksi Partai NasDem itu.
Charles menilai pihak bank perlu memberikan informasi secara jelas mengenai biaya administrasi, saldo minimum, ketentuan penarikan dan transfer, hingga perlakuan terhadap rekening yang tidak aktif. “Warga perlu mengetahui berapa saldo yang dapat digunakan dan biaya yang mungkin timbul setelah rekening dibuka. Kepastian tersebut membantu masyarakat memilih cara bertransaksi yang sesuai kebutuhan,” kata Charles.
Menurutnya, pemerintah juga dapat memanfaatkan perangkat desa, RT, dan RW untuk memperluas penyebaran informasi mengingat sasaran program merupakan kelompok masyarakat yang masih minim akses terhadap layanan perbankan.
“Karena sasarannya adalah kelompok masyarakat rentan yang biasanya awam terhadap akses perbankan, maka penjelasan melalui perangkat RT/RW bisa lebih memudahkan penyaluran informasi,” jelas Legislator dari Dapil Jawa Timur IV tersebut.
Charles juga mendorong adanya pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan membuka rekening, termasuk melalui layanan jemput bola. “Bisa menggunakan metode jemput bola sehingga sasaran masyarakat yang dituju dalam program ini betul-betul mendapat kemudahan saat pembukaan rekening,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta perbankan menyiapkan infrastruktur pelayanan hingga tingkat cabang dan agen, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kantor bank. “Kesiapan juga perlu memperhitungkan kebutuhan sarana bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi bank terdekat,” terangnya.
Charles juga mengingatkan perlunya mekanisme untuk mengantisipasi masyarakat yang sebenarnya telah memiliki rekening namun kehilangan akses karena rekening lama tidak lagi aktif. “Mekanisme pembukaan juga perlu mengantisipasi warga yang memiliki rekening lama tetapi kehilangan akses. Pemeriksaan terhadap keadaan tersebut diperlukan agar solusi yang diberikan sesuai kebutuhan, termasuk pemulihan akses apabila memungkinkan,” jelasnya.
Ia pun meminta agar pihak bank menyediakan layanan bantuan aktivasi maupun pengaduan yang mudah dijangkau masyarakat. “Warga harus memperoleh penjelasan apabila terjadi kendala, langkah penyelesaian, dan pihak yang dapat membantu untuk mengatasi persoalan tersebut,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Charles berharap rekening yang dibuka melalui program tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk menerima bantuan pemerintah, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana transaksi keuangan sehari-hari. “Masyarakat harus dapat menggunakan rekening untuk menerima penghasilan, menyimpan uang, atau memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari,” tegas Charles.
Untuk itu, Charles mendorong pemerintah melakukan evaluasi secara berkala agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. “Program yang baik ini akan semakin maskimal jika disertai evaluasi yang dapat menjangkau setiap adanya kendala. Hal tersebut diperlukan dengan harapan masyarakat dapat memanfaatkan program Pemerintah dengan sebesar-besarnya,” tutup Charles. (MM)
Komentar