Komisi V DPR: Pengaturan Angkutan Roda Dua Didorong Masuk RUU LLAJ

Nasional38 Dilihat
banner1080x1080

JAKARTA,SumselPost.co.id  — Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady menyoroti pentingnya pengaturan kendaraan roda dua dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Hamka menegaskan, revisi UU tersebut perlu memberikan landasan hukum yang jelas terhadap keberadaan ekosistem transportasi roda dua yang selama ini telah menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Hamka saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dan Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut menjelaskan salah satu substansi penting yang tengah ditelusuri dalam revisi UU LLAJ adalah kedudukan kendaraan roda dua, khususnya apakah kendaraan tersebut dapat diatur sebagai angkutan umum dalam kerangka perundang-undangan.

Menurutnya, keberadaan transportasi roda dua selama ini telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem transportasi sekaligus sumber pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum agar aktivitas tersebut memiliki landasan pengaturan yang memadai.

“Pertanyaan selama ini yang sudah berpuluh-puluh tahun, belum pernah roda dua menjadi angkutan umum. Itu key point-nya. Apa yang ingin kami capai adalah agar seluruh komponen atau ekosistem angkutan roda dua ini, yang sudah merupakan sumber pendapatan orang banyak, dapat diatur di dalam undang-undang,” tandas Hamka.

Hamka menambahkan, pembahasan mengenai pengaturan kendaraan roda dua maupun kemungkinan kendaraan roda tiga sebagai angkutan umum masih akan dikaji lebih lanjut. DPR ingin memastikan norma dasar pengaturannya terlebih dahulu tercantum dalam undang-undang, sementara ketentuan teknis dapat dijabarkan melalui peraturan pelaksana.

Termasuk, sambung Hamka, di dalamnya kemungkinan pengaturan mengenai perlindungan asuransi bagi pengguna maupun penyelenggara transportasi roda dua. Hamka menilai berbagai aspek teknis tersebut perlu dibahas secara bertahap setelah landasan hukumnya dirumuskan.

“Cantolan undang-undangnya dulu yang harus kita selesaikan. Kalau urusan teknis, termasuk kemungkinan tanggungan asuransi seperti kendaraan umum, itu juga akan masuk dalam pembahasan nanti. Secara teknis bisa diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Perhubungan,” pungkas Hamka. (MM)

Komentar