PALEMBANG,SumselPost.co.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L. Hamzah, mengapresiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi dan cadangan beras nasional. Hal itu disampaikannya saat mengikuti peninjauan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR ke Gudang Bulog Sukamaju di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (24/2/2026).
Sulaeman menyampaikan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional yang dinilainya berhasil mendorong stok beras hingga berlipat ganda, bahkan muncul rencana ekspor. “Saya mengapresiasi Kementerian Pertanian dan Badan Pangan yang sudah berusaha sehingga stok beras kita berlipat-lipat, bahkan ada rencana ekspor. Ini niat yang baik,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan agar keberhasilan peningkatan produksi dan stok tidak membuat pemerintah mengabaikan kondisi masyarakat miskin yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. “Ada produksi melimpah, stok banyak di gudang, tetapi masih ada anak bangsa yang makan sehari mungkin hanya sekali. Ini yang harus kita lihat bersama,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan ada kebijakan konkret yang mampu menjamin distribusi pangan tepat sasaran bagi masyarakat rentan. Ia menilai wacana swasembada dan ekspor tidak boleh mengesampingkan realitas sosial di lapangan.
Selain itu, Sulaeman juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan petani di tengah surplus produksi. Ia mengingatkan bahwa rencana ekspor harus mempertimbangkan daya saing harga Indonesia di pasar global, mengingat biaya produksi dalam negeri relatif lebih tinggi dibanding sejumlah negara lain.
“Kalau kita produksi melimpah dan ingin ekspor, kita juga harus lihat apakah kita mampu bersaing dari sisi harga. Jangan sampai kita terus bicara hal yang sama tapi tidak pernah selesai,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Dalam peninjauan tersebut, ia mengapresiasi kinerja Bulog Palembang yang melayani wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan ketersediaan stok yang dinilai baik. Namun, ia mengingatkan adanya stok beras yang telah tersimpan selama satu tahun dan berpotensi menimbulkan kerugian jika tidak segera disalurkan.
“Tadi kita lihat sepintas memang masih bagus, tapi sudah ada kekhawatiran. Dua sampai tiga bulan ke depan ini harus habis. Kalau tidak, kita bisa rugi besar. Daripada rusak dan mubazir karena terikat prosedur, lebih baik dibagikan saja kepada masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.
Komisi IV DPR, lanjut Sulaeman, akan terus mendorong kebijakan pangan yang tidak hanya berorientasi pada produksi dan stok, tetapi juga berpihak pada kesejahteraan petani serta pemenuhan kebutuhan masyarakat kurang mampu. (MM)
Komentar