JAKARTA,SumselPost.co.id — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut secara profesional dan tuntas dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dalam skandal tambang nikel bos Arif Kurniawan (AK). Penanganan perkara hukum di era transisi kekuasaan dituntut berdiri murni di atas asas keadilan tanpa terintervensi kepentingan politik kelompok mana pun.
“Kasus ini harus diusut tuntas dan ditangani secara serius dan hati-hati karena menyangkut mantan orang nomor satu di Kepolisian. Gunakan hukum untuk menangani persoalan hukum agar hasilnya tidak ditafsirkan secara politik oleh masyarakat,” ujar Abdullah di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Abdullah menanggapi pengungkapan Kejagung atas enam perusahaan tambang di bawah holding PT DDA milik Arif Kurniawan yang nekat menambang tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah sejak 2015. Politikus PKB tersebut mengingatkan pentingnya menegakkan prinsip equality before the law sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.
“Karena itu, jangan sampai penanganan perkara ini dipersepsikan sebagai upaya bersih-bersih terhadap alat kekuasaan politik pemerintahan sebelumnya. Kejaksaan Agung harus menjadikan konstitusi sebagai pedoman utama,” tegasnya.
Legislator PKB yang akrab disapa Gus Abduh tersebut menginstruksikan korps adhyaksa untuk menerapkan paradigma due process of law sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru. Pendekatan penyidikan yang transparan dan berorientasi perlindungan hak asasi manusia dinilai penting untuk menggantikan praktik crime control model yang represif.
“KUHAP baru membawa perubahan mendasar menuju prinsip due process of law yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Kejajaan Agung harus memastikan proses hukum berjalan independen tanpa pandang bulu,” kata Abdullah.
Ia mengecam keras praktik penambangan nikel ilegal menggunakan skema suspend pada lahan IUP yang telah kadaluarsa demi meraup keuntungan pribadi. Pengusutan rantai kejahatan tambang ilegal di kawasan Indonesia timur harus mampu memulihkan kerugian keuangan negara secara maksimal.
“Penyidikan harus membongkar seluruh pihak yang bertanggung jawab di balik modus pembiaran tambang kadaluarsa ini. Tidak boleh ada satu pun pejabat atau mantan pejabat yang merasa kebal hukum di negara ini,” ucapnya.
Abdullah mendorong penyidik Kejagung melacak aliran dana (money trail) dari enam anak perusahaan PT DDA guna memetakan pihak-pihak penerima aliran dana tambang nikel ilegal tersebut. Penelusuran aset tindak pidana pencucian uang (TPPU) diimbau untuk segera dilakukan guna mengembalikan hak kekayaan negara.
“Penegakan hukum harus menghasilkan kepastian hukum dan mengembalikan kerugian negara jika terbukti ada. Semua pihak yang diuntungkan dari aktivitas ilegal ini harus dimintai pertanggungjawaban,” tutur politikus PKB tersebut.
Aturan mengenai perlindungan saksi kunci dan pembenahan tata kelola niaga sektor pertambangan mineral nasional dianjurkan untuk diperketat oleh instansi terkait. Transparansi penanganan skandal nikel ini dipandang sebagai ujian krusial bagi integritas penegakan hukum nasional.
“Prosedur penanganan hukum yang bersih adalah kunci memulihkan kepercayaan publik. Kejagung harus membuktikan bahwa hukum di Indonesia tidak tumpul ke atas,” katanya.
Abdullah memastikan Komisi III DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan atas penanganan kasus nikel yang menyeret oknum pejabat ini hingga tuntas. DPR berkomitmen mengawal akuntabilitas penegakan hukum demi tegaknya kedaulatan konstitusi.
“Kami di Komisi III DPR akan terus mengawal penanganan kasus ini sampai tuntas demi memastikan penegakan hukum berjalan objektif dan adil. Hukum harus hadir memberikan keadilan substantif bagi rakyat,” pungkasnya. (MM)
Komentar