JAKARTA,SumselPost.co.id – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BOP) didasarkan pada komitmen konstitusional untuk menciptakan perdamaian dunia, khususnya dalam konflik Palestina–Israel. Karena itu, menurutnya, keanggotaan Indonesia di forum tersebut harus diikuti dengan sikap tegas apabila terjadi pelanggaran berulang yang mencederai tujuan perdamaian.
“Indonesia masuk ke BOP bukan untuk sekedar hadir atau simbolik. Kita bergabung karena ingin mendorong perdamaian yang nyata, terutama di Gaza,” ujar Amelia saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Ia menjelaskan, BOP dibentuk sebagai wadah negara-negara yang memiliki komitmen kuat terhadap penghentian konflik dan perlindungan warga sipil. Oleh sebab itu, ketika di tengah gencatan senjata justru terjadi serangan, termasuk ke wilayah pengungsian, hal tersebut dinilai bertentangan dengan semangat awal pembentukan forum tersebut.
“Kalau di dalam perjalanan justru terjadi pelanggaran kemanusiaan, apalagi dilakukan secara berulang, maka itu harus menjadi perhatian serius. Tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Amelia menekankan bahwa Indonesia memiliki posisi penting dalam BOP, bukan sekadar sebagai pengikut keputusan negara lain. Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menyuarakan keberatan dan mendorong forum tetap berada di jalur perdamaian.
“Kita bukan negara followers. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah. Kalau ada pihak yang terus melanggar, tentu ada konsekuensi yang harus dibahas bersama,” ujar Legislator Fraksi Partai Nasdem dapil Jawa Tengah VII.
Lebih lanjut, Amelia menyatakan bahwa Komisi I DPR RI memandang evaluasi terhadap efektivitas BOP sebagai hal yang wajar jika pelanggaran terus berulang tanpa ada mekanisme korektif yang jelas. Menurutnya, keanggotaan Indonesia di forum internasional harus memberi manfaat konkret bagi upaya perdamaian, bukan justru membiarkan kekerasan berlanjut.
“Kalau BOP keluar dari tujuan awalnya, maka pemerintah perlu mengevaluasi langkah-langkah yang diambil. Prinsip kita jelas, mendukung perdamaian dan menolak segala bentuk pelanggaran kemanusiaan,” ujar Amelia.
Komisi I DPR RI, lanjut Amelia, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan luar negeri pemerintah, termasuk memastikan sikap Indonesia di forum internasional tetap sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menentang penjajahan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
“Keberpihakan Indonesia pada perdamaian Palestina tidak boleh luntur. Itu yang menjadi dasar kita bergabung ke BOP sejak awal,” ungkasnya.
Selain itu, dia memerintah Indonesia bersikap tegas terhadap tindakan Israel yang kembali melakukan serangan di wilayah Gaza, termasuk ke kawasan pengungsian, meski telah ada kesepakatan gencatan senjata. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan dan hukum internasional. “Sebagai anggota Board of Peace (BOP), Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mempertanyakan serta menegur tindakan Israel yang dinilai mencederai upaya perdamaian,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BOP seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat tekanan diplomatik terhadap pihak-pihak yang melanggar kesepakatan damai. Indonesia, kata Amelia, tidak boleh diam ketika pelanggaran terus terjadi.
“Sebagai bagian dari BOP, pemerintah harus mempertanyakan dan menegur Israel. Ini bukan hanya soal politik, tapi soal kemanusiaan,” katanya.
Amelia juga menyoroti pentingnya konsistensi forum internasional dalam menegakkan mandat perdamaian. Menurutnya, gencatan senjata tidak boleh menjadi formalitas jika di lapangan masih terjadi kekerasan terhadap warga sipil.
Komisi I DPR RI, lanjut Amelia, akan terus mengawal sikap dan langkah pemerintah agar sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan dan mendukung perdamaian dunia.
“Kita ingin perdamaian yang nyata, bukan perdamaian di atas kertas. Indonesia harus tetap berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak kemanusiaan rakyat Palestina,” pungkasnya. (MM)
Komentar