JAKARTA,SumselPost.co.id – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi membentuk Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan (KKPB) guna mengintegrasikan kebijakan lokal dari bupati, wali kota, maupun gubernur dengan visi nasional. Selain itu, pembentukan KKPB, yang berdekatan dengan Pilkada Serentak 2024, merupakan momentum yang tepat untuk menyosialisasikan pentingnya keberlanjutan pembangunan.
“Dalam pilkada itu pentingnya partisipasi aktif dari warga agar demokrasi bisa mendapatkan substansinya, bukan hanya prosedurnya saja,” tegas Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Gedung MPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Untuk itu lanjut Sekjen Gerimdra itu, agar pemenang pilkada mampu menjalankan program pembangunan yang selaras dengan visi nasional, maka perlu penyusunan suatu strategi yang tepat. “Yaitu menyatukan kepentingan daerah dan nasional agar bisa makin terkait dengan suatu strategi yang komprehensif,” ujarnya.
Muzani menyebutkan ada beberapa hal yang perlu untuk mengintegrasikan kepentingan lokal dengan visi nasional tersebut, salah satunya adalah sama-sama memiliki nilai kebangsaan. “Nilai kebangsaan adalah tetap dengan menjadikan nilai Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai cara pandang yang sama untuk mengambil keputusan setiap kepala daerah,” ungkapnya.
Selain itu, Muzani mendorong agar pemerintah pusat dan daerah serta Badan Legislasi (Baleg) untuk menyelaraskan kesinambungan kebijakan. Selanjutnya, perlu dibentuk divisi pencapaian pembangunan daerah. “Dengan cara itu, tahap-tahap kemajuan pelaksanaan tersebut di semua daerah dapat diukur dari waktu ke waktu,” jelas Muzani.
Menurut Muzani, pilkada berfungsi sebagai mekanisme memilih kepemimpinan daerah dengan pemahaman akan kepentingan dan kebutuhan lokal. Selain itu, pilkada juga mencerminkan kedaulatan rakyat jika pelaksanaannya secara jujur, adil, dan transparan guna memperkokoh demokrasi.
Dimana Keberhasilan pilkada, tidak hanya terletak pada penyelenggaraannya, tetapi seluruh elemen bangsa perlu berkontribusi menjaga integritas dan substansi proses demokrasi tersebut.
“Dengan keseluruhan hal tersebut, hasil pilkada siapa pun yang terpilih di masing-masing daerah dapat diarahkan untuk mendukung visi Indonesia Maju Berkelanjutan 2045, dan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kesinambungan kebijakan tersebut dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, ” pungkasnya. (MM)
Komentar