JAKARTA,SumselPost.co.id – Ketua Komite IV DPD RI, Senator Ahmad Nawardi, menanggapi peluncuran Paket Ekonomi 8+4+5 yang digulirkan pemerintah dengan nilai anggaran Rp16,23 triliun. Sebagai komite yang membidangi keuangan negara, APBN, pajak, perbankan, serta kebijakan fiskal, Komite IV menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah dari paket stimulus ini benar-benar memberikan manfaat nyata, khususnya bagi masyarakat di daerah, melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli, dan perlindungan kelompok rentan.
Menurut Senator Nawardi, arah kebijakan pemerintah yang fokus pada insentif fiskal dan perlindungan sosial sejalan dengan fungsi Komite IV untuk memastikan penggunaan APBN efektif dan berpihak pada rakyat. Program-program seperti PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk sektor pariwisata dan industri padat karya, insentif PPh Final 0,5 persen bagi UMKM, bantuan pangan, serta perlindungan sosial bagi pekerja informal, memiliki dampak langsung terhadap ekonomi lokal. “Sebagai Ketua Komite IV DPR, fokus kami adalah memastikan program-program ini tidak hanya indah di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh daerah, termasuk desa dan pesisir,” kata Nawardi, Selasa (16/9/2025).
Nawardi menekankan meski besaran stimulus Rp16,23 triliun relatif kecil dibandingkan Produk Domestik Bruto, dampaknya bisa jauh lebih signifikan bila tepat sasaran, dijalankan transparan, dan didukung koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Peran kami adalah memastikan alokasi anggaran berjalan sesuai ketentuan APBN, mendorong akuntabilitas, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kami tidak ingin ada kebocoran atau penyaluran yang tidak tepat sasaran. Efisiensi dan ketepatan sasaran menjadi fokus utama pengawasan kami.
Selain aspek fiskal, Nawardi juga menyoroti program penyerapan tenaga kerja, seperti padat karya tunai, replanting perkebunan rakyat, revitalisasi tambak, hingga modernisasi kapal nelayan. Menurutnya, keberhasilan program-program ini akan berdampak langsung terhadap ketahanan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa dan pesisir, serta memperkuat ekonomi lokal. Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar manfaat paket ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kota besar, tetapi menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan, termasuk daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.
Nawardi menyambut baik rencana perpanjangan beberapa insentif hingga 2026, khususnya bagi UMKM. Hal ini, menurutnya, memberi kepastian usaha, meningkatkan daya saing, dan mendorong transformasi ekonomi di daerah. Namun, ia menekankan bahwa keberlanjutan kebijakan harus dibarengi pengawasan fiskal yang ketat dan evaluasi berkala agar program tetap efektif, tidak membebani APBN, dan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Sebagai Ketua Komite IV DPD RI, ia memastikan bahwa Komite IV DPD RI akan terus mengawal pelaksanaan Paket Ekonomi 8+4+5 ini. Fungsi kami dalam bidang anggaran dan kebijakan fiskal memastikan setiap kebijakan ekonomi pemerintah mendukung pertumbuhan inklusif, mengurangi kesenjangan antar-daerah, serta memperkuat kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, terutama masyarakat di daerah yang selama ini kurang terjangkau. (MM)
Komentar