JAKARTA,SumselPost.co.id – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) proaktif mengusut dugaan kasus pemerkosaan yang dilaporkan melibatkan seorang kepala daerah di Kabupaten Kupang. Ia menegaskan, proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun, termasuk pejabat publik.
Habiburokhman mengungkapkan, dirinya telah menghubungi langsung Kapolda NTT untuk meminta agar laporan dugaan tindak pidana tersebut segera ditindaklanjuti. Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus diproses secara serius dan cepat tanpa memandang kedudukan maupun jabatan pihak yang dilaporkan.
“Saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan. Ada seorang bupati di Kupang yang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun. Namanya laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat,” ujar Habiburokhman di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga meminta aparat penegak hukum tidak ragu mengambil langkah hukum apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Ia menegaskan, penahanan terhadap pihak yang dilaporkan perlu dilakukan sesuai ketentuan hukum apabila persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.
“Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan. Dan kalau terbukti dugaan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.
Selain mendorong proses penegakan hukum, Habiburokhman menyatakan bahwa partainya juga akan mengambil langkah tegas apabila dugaan tersebut terbukti. Ia menyebut, sanksi internal berupa pemecatan akan diberikan kepada pihak yang bersangkutan. Ia juga mendorong agar yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Kupang sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sikap tersebut, menurutnya, menegaskan bahwa jabatan publik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Penanganan perkara harus mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), sekaligus memastikan hak korban memperoleh perlindungan dan keadilan.
Latar Belakang Kasus
Kasus ini mencuat setelah seorang perempuan melaporkan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa tersebut diduga bermula ketika korban berniat mengajukan lamaran pekerjaan kepada kepala daerah tersebut. Laporan itu kemudian menjadi perhatian publik dan mendorong desakan agar aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh.
Hingga proses hukum berjalan, dugaan tindak pidana tersebut tetap harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengusut perkara secara objektif, mengumpulkan alat bukti, memeriksa pihak-pihak terkait, serta memberikan perlindungan kepada korban dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. (MM)
Komentar