JAKARTA,SumselPost.co.id – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024 telah selesai. Catatannya sudah disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan dan catatan dari BPK juga sudah disampaikan. Jadi tinggal ditindaklanjuti dan kemudian akan menjadi undang-undang.
Demikian diungkapkan Puan pada wartawan seusai Rapat Paripurna DPR di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025). Puan didampingi para wakil ketua DPR Adies Kadir, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustofa.
Puan menambahkan, DPR kini akan segera beralih pada agenda pembahasan RAPBN tahun 2026. “Kita akan membahas RAPBN tahun 2026 yang akan dimulai Rakernya dan dibahas di semua komisi yang ada di DPR,” jelasnya.
Terkait target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 yang diproyeksikan sebesar 5,4 persen, Puan menegaskan DPR akan menunggu hasil pembahasan di tingkat komisi sebelum menyatakan sikap.
“Ya kita lihat dulu bagaimana nanti pembahasannya di komisi-komisi DPR. Setelah itu kita baru bisa melihat apakah dimungkinkan atau perlu disesuaikan, perlu diperbaiki, atau bagaimana. Masih realistis, masih moderat, namun tentu saja kita harus lihat dulu bagaimana program dan kebijakan-kebijakan yang memang diinginkan oleh pemerintah,” jelas Puan.
Dengan rampungnya RAPBN 2024, DPR bersama pemerintah akan segera fokus membahas arah kebijakan fiskal ke depan, termasuk langkah-langkah untuk memastikan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 dapat tercapai secara optimal.
Demo Rakyat
Berbarengan dengan itu, Puan Maharani menegaskan bahwa DPR RI siap menampung aspirasi masyarakat yang berencana menyampaikan pendapat melalui aksi demonstrasi pada Senin (25/8/2025). “Nanti kami akan menampung aspirasi dari masyarakat terkait hal itu. Insya Allah teman-teman yang menyampaikan aspirasi akan diterima oleh DPR,” kata Puan.
Puan menjelaskan bahwa DPR memiliki badan khusus untuk menampung aspirasi masyarakat. Melalui wadah tersebut, segala bentuk keberatan, keluhan, maupun masukan akan diterima dan didengarkan.
“Di sini ada badan aspirasi masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya. Juga untuk bisa mendengar apa saja yang akan jadi aspirasi dan kenapa hal itu terjadi,” tegas politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Lebih lanjut, Puan menyebut DPR terbuka untuk berdialog dengan masyarakat secara transparan dan demokratis. “Kita akan bisa berdiskusi secara terbuka terkait dengan hal-hal yang masih menjadi pertanyaan atau yang belum didengar secara terbuka,” ungkapnya.
Dengan demikian, DPR berharap proses penyampaian aspirasi masyarakat dapat berjalan tertib, damai, dan tetap mengedepankan semangat kebersamaan dalam mencari solusi yang terbaik. (MM)
Komentar