JAKARTA,SumselPost.co.id – Said Abdullah Ketua Banggar DPR menegaskan tidak perlu impor mobil pikap dan sebaliknya pemerintah harus memperkuat industri dalam negeri. Karena itu, DPR terkejut dengan rencana PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) mengimpor 105.000 mobil niaga dari India. Aksi korporasi dari dana APBN ini perlu di pikirkan ulang. Presiden Prabowo mencanangkan berbagai program prioritas seperti MBG, dan KDPM (Koperasi Desa Merah Putih) salah satu tujuannya untuk memperkuat perekonomian domestik, terutama membangkitkan ekonomi pedesaan.
“MBG dan KDPM diharapkan mendorong tingkat permintaan bahan bahan pangan yang bisa dipenuhi dari desa. Agar peningkatan permintaan bisa dipenuhi, dari sisi hulu, maka tugas Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian,” tegas Said Abdullah, Rabu (25/2/2026).
Dengan demikian sirkulasi perekonomian di desa tumbuh, dan dengan sendirinya mengurangi produk pangan impor. “Arsitektur perekonomian inilah yang seharusnya dipahami utuh oleh bawahan presiden, termasuk yang ada di BUMN,” jelas Said.
Rencana PT Agrinas mengimpor 105.000 mobil niaga dari India itu menurut politisi dari PDI-P itu, menandakan bahwa belum sepenuhnya memahami cara berpikir presiden. “Mari kita buka data saja, sejak 2011 pertumbuhan industri maknufaktur selalu berada di bawah pertumbuhan PDB. Padahal sektor manufaktur seharusnya menjadi andalan kita mengembangkan sektor hilir dari Sumber Daya Alam (SDA). Sektor manufaktur juga bisa jadi tumpuan serapan tenaga kerja dari berbagai perguruan tinggi. Kenyataanya lebih dari 1 juta sarjana kita menganggur,” kata Said.
“Ayolah, BUMN perlu ikut memikirkan hal ini. Rencana mengimpor 105.000 mobil niaga tersebut malah merugikan perekonomian nasional. Perhitungan Celios yang dimuat oleh berbagai media menyebutkan potensi kerugian atas rencana impor mobil tersebut, antara lain; menggerus PDB hingga Rp. 39,29 triliun, menurunkan pendapatan masyarakat Rp. 39 triliun, memangkas surplus industri otomotif hingga Rp. 21,67 triliun, mengurangi pendapatan tenaga kerja seluruh rantai pasok industri otomotif hingga Rp. 17,39 triliun, menekan penerimaan pajak bersih hingga Rp. 240 miliar,” ungkapnya.
Karena itu, Said mempertanyakan; apakah PT Agrinas tidak ada komunikasi dengan pabrikan dalam negeri, semisal dengan Gaikindo? Pengadaan 105.000 mobil niaga hampir setara dengan produksi mobil niaga sepanjang 2025. “Bayangkan jika pengadaan mobil oleh PT Agrinas bisa dilakukan di dalam negeri. Langkah ini akan membangkitkan industri otomotif dalam negeri, menyerap tenaga kerja baru, dan efek berantai ekonomi lainnya,” tutur Said heran.
Rencana pembelian mobil ini memakai APBN dan bersifat multiyears. Dengan struktur APBN yang terbatas ruang fiskalnya. Harusnya setiap pembelian barang dan jasa memakai uang APBN harus diperhitungkan manfaat ekonominya. Bisa jadi penawaran harga beli dari India lebih murah, tetapi apakah sudah dipikirkan aftersale-nya, bagaimana suku cadangnya, ketersedian dan jangkauan bengkelnya. “Kalau kita perhitungkan ini semua, bisa jadi harganya lebih mahal, dari niatan awal efisiensi,” kata Said lagi.
Said menjelaskan, pertimbangan efisiensi itu hanya satu hal, hal lain yang strategis untuk dijadikan dasar adalah, apakah program tersebut memberi bangkitan bagi industri dalam negeri atau tidak. Kembali merujuk cara berpikir presiden, setiap langkah harus punya dasar rujukan untuk memperkuat rantai pasok dalam negeri atau tidak?
Dengan memilih jalan impor, tentu PT Agrinas memilih memunggungi jalan, abai untuk memperkuat industri nasional. Padahal, produsen dalam negeri perlu permintaan yang lebih besar agar industri mereka tumbuh lebih ekspansif. “Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi buat rakyat didalam negeri. Lebih bijak langkah ini tak perlu dipikir ulang tapi perlu dibatalkan,” pungkas Said Abdullah. (MM)
Komentar