Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Pertanian, Peternakan, Perikanan
Oleh: Dr H A Effendy Choirie
Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan adalah tulang punggung perekonomian nasional dan penopang utama kesejahteraan masyarakat, terutama di desa-desa dan pesisir. Namun, sektor-sektor ini masih menghadapi berbagai masalah: ketimpangan akses lahan, rendahnya produktivitas, lemahnya distribusi dan rantai pasok, serta dominasi tengkulak. Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial (DNIKS) memandang perlu adanya rekonstruksi paradigma pembangunan kesejahteraan sosial yang berbasis pada sektor-sektor primer ini.
Pertanian
Seperti diketahui bahwa dalam sektor pertanian, petani dinilai sebagai subjek: Artinya negara wajib menempatkan petani bukan hanya sebagai objek produksi, tetapi sebagai aktor utama kesejahteraan sosial. Selain itu, perlu Reforma Agraria Sosial, sehingga distribusi lahan pertanian yang adil, perlindungan petani kecil, dan jaminan harga hasil panen. Perlu juga ada inovasi teknologi: Penerapan teknologi ramah lingkungan, mekanisasi, serta digital farming untuk meningkatkan produktivitas. Ditambah lagi dengan subsidi dan adanya proteksi: sehingga penyediaan pupuk, benih, dan sarana produksi dengan harga terjangkau, serta kebijakan proteksi dari impor pangan murah.
Peternakan
Selain itu sektor peternakan juga terkait erat dalam hal kesejahteraan sosial. Utamanya, pada ketahanan protein hewani untuk memastikan ketersediaan sumber protein hewani yang berkualitas, halal, dan aman bagi masyarakat, yang mendukung ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan melalui pengembangan peternakan dan perikanan. Jadi, ketahanan protein hewani ini pada peternakan menjadi kunci pemenuhan gizi masyarakat.
Pengembangan ketahanan protein hewani bisa dilakukan dalam skala kecil dan koperasi: Langkah ini sebagai dukungan terhadap peternak rakyat melalui koperasi, integrasi dengan perbankan syariah/UMKM. Pengembangan ini bisa dilakukan juga dengan dukungan CSR dan peternakan pakyat, yakni melalui optimalisasi dana CSR BUMN/BUM Swasta untuk pengembangan peternakan rakyat. Tak hanya itu, perlu juga biosekuriti & kesehatan hewan: Negara wajib menjamin standar kesehatan ternak agar peternak tidak bangkrut karena penyakit.
Perikanan
Sektor perikanan yang terkait dengan kesejahteraan sosial, memerlukan kedaulatan laut dan Nelayan: Perlu ada perlindungan nelayan kecil dari mafia laut, illegal fishing, dan monopoli pasar. Sangat penting adalah akses modal & pasar: tersedianya kredit murah bagi nelayan, industrialisasi perikanan berbasis desa pantai, serta jaminan harga ikan. Pun budidaya perikanan juga penguatan sektor perikanan darat (tambak, keramba, bioflok) untuk mengurangi ketergantungan pada laut. Hal ini terkait dengan masalah konservasi & keberlanjutan: Keseimbangan antara eksploitasi laut dan pelestarian ekosistem perairan.
Dimensi Kesejahteraan Sosial
Langkah prioritas adalah pengurangan kemiskinan desa dan pesisir, fokusnya pada masyarakat desil 1 hingga 5 (termiskin). Kalangan ini memerlukan Jaminan Sosial Petani-Nelayan-Peternak, khususnya perlindungan sosial saat terjadinya gagal panen, paceklik, dan bencana alam. Kalangan ini perlu mendapatkan pendidikan dan regenerasi, sehingga mendorong anak-anak petani/nelayan/peternak untuk tetap melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan sektor ini. Perlu dilibatkan secara gotong royong dan para filantropi melalui optimalisasi zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan CSR untuk menopang kesejahteraan masyarakat agraris dan maritim.
Rekomendasi Kebijakan
Perlu adanya integrasi program nasional, dimana sektor pertanian, peternakan, dan perikanan harus dijadikan prioritas utama dalam RPJMN dan APBN. Disisi lain, keterlibatan dan sinergisitas Ulama–Umara–Zu’ama–Aghniya’–Fuqara sangat dibutuhkan. Dengan kolaborasi multi pihak bisa mendorong demi terwujudnya kesejahteraan sosial. Perlu juga dikembangkan sektor ekonomi hijau dan berkelanjutan, sehingga pembangunan berbasis prinsip keberlanjutan, menghindari eksploitasi berlebihan.
Kedaulatan Pangan: Indonesia harus mampu mandiri dalam pangan dan protein, tanpa ketergantungan impor. Pemberdayaan Lokal: Memperkuat desa sebagai basis produksi pangan dan protein, sekaligus pusat kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial Indonesia tidak akan terwujud tanpa kedaulatan pangan, kemandirian protein, dan keadilan ekonomi desa-pesisir. DNIKS menegaskan bahwa pembangunan pertanian, peternakan, dan perikanan adalah strategi pokok menuju Indonesia Sejahtera Tanpa Kemiskinan.
* Dr H A Effendy Choirie adalah
Ketua umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Periode 2024-2029, dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI periode 1999-2004 dan 2004-2009
Komentar