Palembang, Sumselpost.co.id- Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI) dalam hal ini diwakili oleh Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Kementerian PUPR RI Dr Dedy Nafrifahrizal Dedisky Nazaroeddin, S.E., MSi kemarin menghadiri kegiatan Pra Kompetisi Tenaga Kerja Konstruksi Se Sumsel Tahun 2024 dan Sosialisasi SIBIJAK Sumsel.
Selain kegiatan itu juga diadakan pelatihan dan sertifikasi ahli muda K3 Konstruksi bagi penyedia jasa dan pengguna jasa yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan dan Jasa Konstruksi (UPTD PIP2B dan Jakon) Disperkim Provinsi Sumsel.
Dikatakan Kementerian PUPR RI melalui Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Kementerian PUPR RI Dr Dedy Nafrifahrizal Dedisky Nazaroeddin, S.E., MSi, di mana Konstruksi Indonesia Tahun 2024 rencananya akan diadakan pada awal-awal bulan November tahun 2024, namun provinsi Sumsel ini sudah melaksanakan dahulu Pra kompetisi.
Ini perlu apresiasi dan juga nanti akan kami usulkan sebelum provinsi lain mulai, provinsi Sumsel sudah dapat nilai tambah duluan, insya Allah.
“Jadi pelaksanaan kompetisi tenaga kerja konstruksi Indonesia tahun 2024 ini akan terdapat 4 kategori yang di lomba kan nantinya,” ujarnya.
Kemudian, membangun rumah huni itu ada 17 peserta, Building Information Modelling (BIM) ada 3 peserta, dan juga tolak ukur ada 2 peserta, serta yang terakhir adalah operator excavator. Sehingga nanti apabila telah di temukan pemenang untuk tingkat provinsi akan di kompetisikan lagi di tingkat wilayah Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang.
Di mana akan dikompetisikan lagi untuk di Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang yang terdiri dari 5 provinsi, yakni Provinsi Bangka Belitung (Babel), Sumsel, Bengkulu, Lampung, dan Jambi.
“Mudah-mudah nanti Provinsi Sumsel ini dapat menjadi juaranya, dan tentunya dapat di kirim ke Jakarta untuk dikompetisikan di tingkat Nasional,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, jadi Undang-undang Nomor 2 tentang jasa konstruksi bahwa setiap tenaga kerja konstruksi itu wajib memiliki sertifikat. Sehingga diharapkan nanti ke depan semua orang, semua tenaga kerja konstruksi yang bekerja di sektor konstruksi itu harus memiliki sertifikat kompetensi kerja konstruksi.
Ini adalah bukti kompetensi, sehingga tadi (kemarin) seperti apa yang disampaikan oleh Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi Sumsel Drs H Edward Candra, M.H, di dalam itu tidak hanya sekedar membangun.
“Tetapi juga harus memperlihatkan keamanannya, estetikanya, dan juga berkelanjutannya, sehingga konstruksi ini sendiri nyaman untuk di gunakan oleh masyarakat,” katanya.
Begitu juga disampaikan Ketua Forum Komunikasi Pekerja dan Pertukangan (FKPP) Provinsi Sumsel H Sulaiman, ST, di mana FKPP provinsi Sumsel ini satu-satunya forum yang membawahi para pekerja konstruksi yang ada di provinsi Sumsel. Dan kami dari FKPP Provinsi Sumsel kita siap berkompetisi dengan provinsi-provinsi lain.
Karena kita yakin pekerja konstruksi di bawah naungan FKPP Sumsel siap untuk bertanding, dan terkait sertifikasi kebetulan kita tukang-tukang yang di bawah naungan FKPP ini banyak mungkin lebih dari separuh sudah mendapatkan sertifikasi.
“Sedangkan untuk jaminan sosialnya sendiri kita minta kepada BPJS Ketenagakerjaan, kita akan kerja sama nantinya, karena anggota hampir 2000 orang supaya bisa diusulkan ke BPJS Ketenagakerjaan, supaya biayanya bisa di nego kan,” Ucapnya. (Niken)
Komentar