JAKARTA,SumselPost.co.id — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah memperketat pengawasan transportasi menjelang arus mudik Lebaran 2026, terutama terkait lonjakan harga tiket, kendaraan over dimension over load (ODOL), hingga tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pemudik sepeda motor sekitar 75,9% atau sekitar 179,566 pemudik motor.
Peringatan itu disampaikan Syaiful dalam forum fialektika demokrasi “Sinergi Pemerintah dan Stakeholder untuk Mudik 2026 Aman dan Nyaman” yang digelar KWP bersama Biro Pemberitaan DPR RI dengan pembicara Dirgakum Korlantas Mabes Polri Brigjen Pol Faizal, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Irjen Pol. (Purn) Aan Suhanan, dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, di Gedung DPR RI Senayan Jakarya, Kamis (5/3/2026).
Selain itu, Syaiful, minta pemerintah memastikan tarif tiket transportasi tetap terkendali agar masyarakat tidak terbebani saat ingin pulang ke kampung halaman. Menurutnya, tradisi mudik yang telah menjadi momen penting bagi jutaan keluarga Indonesia tidak boleh terganggu oleh lonjakan harga. “Jangan sampai masyarakat ingin mudik tapi terhalang tiket yang naik. Pertemuan keluarga yang sudah setahun ditunggu tidak boleh terganggu karena hal ini,” kata Syaiful.
Selain harga tiket, Komisi V DPR juga menyoroti keberadaan kendaraan besar yang melanggar aturan dimensi dan muatan atau ODOL. Kendaraan jenis ini dinilai kerap menjadi penyebab kecelakaan serta kerusakan jalan, sehingga perlu penindakan tegas di lapangan.
Syaiful mengingatkan potensi gangguan pada layanan transportasi, termasuk keterlambatan jadwal perjalanan, terutama di sektor penerbangan. Maka, koordinasi antarinstansi harus diperkuat untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik.
Isu lain adalah maraknya angkutan mudik ilegal atau yang disebutnya sebagai “angkutan umum zombie”. Modus ini biasanya menggunakan mobil pribadi atau kendaraan perusahaan yang dioperasikan layaknya angkutan umum tanpa pengawasan keselamatan yang memadai. “Beberapa kecelakaan fatal beberapa tahun lalu terjadi karena kendaraan semacam ini beroperasi bolak-balik tanpa pengawasan. Ini harus diawasi secara langsung,” ujarnya.
Dalam hal infrastruktur, Komisi V DPR terus berkoordinasi dengan kementerian terkait dan kepolisian untuk memperkuat pengawasan serta memastikan kesiapan sarana-prasarana di jalur mudik. Hal itu mencakup perbaikan jalan, pemasangan lampu penerangan di titik rawan kecelakaan, serta pengelolaan rest area agar tidak menjadi titik kemacetan.
Karena itu, Syaiful minta Badan Pengatur Jalan Tol memastikan standar pelayanan minimum di jalan tol terpenuhi, termasuk penyampaian informasi rekayasa lalu lintas seperti skema one way, contra flow dan lainnya secara berkala kepada masyarakat.
Selain infrastruktur, Syaiful menyoroti potensi risiko cuaca selama masa mudik. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), periode mudik diperkirakan masih berada dalam musim hujan yang berpotensi menimbulkan banjir dan kondisi jalan licin di sejumlah wilayah.
“Kami minta BMKG terus memperbarui informasi cuaca agar masyarakat dapat menyesuaikan rencana perjalanan. Meski perhatian terbesar Komisi V DPR pada tingginya risiko kecelakaan yang melibatkan pemudik sepeda motor yang mencapai 75,9 persen,” ungkap politisi PKB itu.
Angka tersebut dinilai mengkhawatirkan karena sebagian besar korban berasal dari kelompok usia muda, 17 hingga 25 tahun menyumbang sekitar 28,54 persen kasus kecelakaan, sementara anak di bawah 17 tahun mencapai sekitar 15 persen. “Kita tidak boleh menggadaikan masa depan anak muda. Banyak keluarga yang membawa anak di bawah umur menggunakan sepeda motor untuk mudik. Risikonya sangat besar,” jelas Syaiful.
Sementara itu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri telah merampungkan persiapan Operasi Ketupat untuk menyambut musim mudik Lebaran 2026. Dengan memprediksi adanya empat gelombang puncak pergerakan masyarakat, yakni dua saat mudik dan dua saat balik, serta kesiapan 10 jalan tol fungsional di Jawa.
“Polri berkomitmen memastikan perjalanan pulang kampung berjalan lancar, aman, dan bebas dari potensi kriminalitas maupun gangguan keamanan lainnya,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirgakum) Korlantas Mabes Polri, Brigjen Pol Faizal.
Untuk tahun 2026, Polri memprediksi puncak arus mudik akan terjadi dalam dua gelombang, yaitu tanggal 14-15 dan 18-19 Maret. Sementara itu, arus balik diprediksi memuncak pada tanggal 24-25 dan 28-29 Maret.
Salah satu fokus utama Polri lanjut Faizal, adalah sterilisasi kerawanan di lima karakteristik lokasi keamanan utama. Pertama, jalan tol dan rest area. Faizal mengakui isu rest area menjadi perhatian penting, sehingga pihaknya telah melakukan evaluasi di sejumlah rest area jalur Jakarta-Cikampek dan Bandung.
143,9 Juta Orang
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, mempredikasi sekitar 143, 9 orang akan bergerak pada lebaran 2026 ini secara nasional. Prediksi tersebut merupakan hasil survei pergerakan masyarakat yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah tersebut setara dengan lebih dari 50 persen populasi Indonesia.
“Walaupun prediksi tahun ini turun sekitar 1,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya, kita tetap harus waspada karena realisasi pergerakan pada Lebaran 2025 mencapai 154 juta orang, lebih tinggi dari prediksi,” kata Aan.
Tujuan utama pemudik adalah Jawa Barat dengan persentase sekitar 21 persen. Di kawasan Jabodetabek, Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan jumlah pemudik terbesar, mencapai 22,6 persen dari total pergerakan di wilayah tersebut. Selanjutnya Jawa Tengah menjadi tujuan utama pemudik dengan jumlah sekitar 10,3 juta orang dan terakhir tujuan Jawa Timur. Kemenhub kerjasama dengan Kemenag RI siapkan 6.859 masjid sebagai rest area.
Menurut Djoko Setijowarno, perlunya penanganan serius terhadap berbagai isu ini demi memastikan perjalanan pulang kampung berjalan aman dan lancar, mengingat dampaknya yang besar bagi jutaan masyarakat. Seperti ancaman kelangkaan BBM akibat perang Iran Vs Israel Amerika. Dimana persediaan menurut pemerintah tinggal 15 hari.
“Persoalan energi ini serius dan kalau tidak terkontrol, maka kepolisian tidak perlu pusing mengatur lalu lintas karena kendaraan tidak bisa bergerak,” ujarnya.
Kedua, terkait volume pergerakan masyarakat hanya jarak dekat akibat kelesuan ekonomi. Ketiga, isu keselamatan transportasi. Berdasarkan data bulan Desember 2025 sebanyak 62% bus wisata dalam kondisi tidak laik jalan. Padahal, bus wisata menjadi moda utama untuk program mudik gratis. “Ini sangat mengkhawatirkan. Saya juga meminta agar anggaran keselamatan tidak dipangkas, karena pemangkasan anggaran berdampak langsung pada menurunnya pengawasan dan standar keselamatan di lapangan,” ungkapnya.
Keempat, masalah infrastruktur jalan dan tol. Kesiapan 6 jalan tol fungsional, 4 di Jawa dan 2 di Sumatera, diharapkan membantu mengurai kemacetan. “Jalan tidak boleh berlubang. Jalan yang buruk bisa menimbulkan tuntutan hukum sesuai Pasal 273 jika menyebabkan kecelakaan fatal,” pungkasnya. (MM)
Komentar