JAKARTA,SumselPost.co.id – Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang pernah menyebut Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang sejarah merupakan pernyataan yang problematik. Apalagi, setelah mendapat kritik publik, ia justru membangun argumentasi pembelaan diri melalui istilah “Perkalian Nol” atau zero multiplier. Menurut saya, argumentasi itu tidak menjawab persoalan yang sesungguhnya dan terkesan menjadi upaya menghindari substansi kritik publik.
Pertama, persoalannya bukan semata-mata apakah Habiburokhman mengetahui atau tidak mengetahui dugaan penyadapan ilegal ketika melontarkan pujian kepada LSP. Persoalannya adalah mengapa seorang Ketua Komisi III DPR, yang memiliki mandat konstitusional mengawasi institusi kepolisian, begitu mudah memberikan penilaian istimewa kepada seorang Kapolri dengan predikat terbaik sepanjang sejarah? Apa ukuran objektif yang digunakan? Apa parameter kinerja, akuntabilitas, penghormatan HAM, profesionalisme, dan reformasi kepolisian yang menjadi dasar penilaian tersebut?
“Publik sejak lama mempertanyakan mengapa fungsi pengawasan Komisi III DPR terhadap Polri yang tidak berjalan memadai, terutama pada periode Kepemimpinan LSP. Berbagai persoalan kepolisian, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, kekerasan dalam penegakan hukum, kriminalisasi, impunitas anggota, buruknya pelayanan publik, hingga problem akuntabilitas kelembagaan, seharusnya menjadi agenda serius pengawasan parlemen. Sayangnya, yang lebih sering terlihat justru kedekatan dan pujian politik kepada pimpinan Polri,” demikian
Hendardi, Ketua Dewan Nasional Setara Institute di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Kedua, argumentasi “Perkalian Nol” merupakan pembelaan diri yang tidak logis dalam konteks pertanggungjawaban politik. Substansi kritik publik, termasuk sindiran Said Didu, adalah persoalan standar penilaian seorang pejabat publik dan tanggung jawab lembaga pengawas. Dugaan pelanggaran serius berupa dugaan penyadapan illegal yang diduga melibatkan LSP tidak muncul belakangan saja dan tentu saja tidak serta-merta menghapus pertanyaan tentang bagaimana seorang Ketua Komisi III DPR sebelumnya membangun penilaian yang begitu tinggi terhadap kinerja Kapolri. Sekali lagi ini soal pengawasan parlemen yang tidak jalan.
Fungsi pengawasan DPR tidak boleh dijalankan dengan logika kekaguman personal, kedekatan politik, atau loyalitas kepada pejabat yang diawasi. Komisi III bukan klub penggemar Kapolri. Komisi III adalah alat kelengkapan DPR yang harus memastikan Polri bekerja berdasarkan hukum, demokrasi, prinsip HAM, transparansi, dan akuntabilitas. Relasi DPR dengan Polri adalah relasi pengawasan, bukan relasi pemujaan.
Karena itu, lanjut Hendardi, Habiburokhman seharusnya tidak sibuk membangun argumentasi pembenaran atas pujian masa lalunya. Ia justru harus menjelaskan kepada publik bagaimana Komisi III menjalankan fungsi pengawasannya selama ini.
“Yang harus dipertanggungjawabkan oleh Komisi III DPR adalah apakah berbagai penyimpangan dan persoalan struktural di tubuh Polri telah diawasi secara serius dan apakah Komisi III pernah menggunakan kewenangan politiknya secara optimal untuk mengoreksi kepolisian,” pungkasnya. (MM)
Komentar