Jelang Pemilu, Ketum PBNU Minta Pengurus Tidak Bawa Nama NU dalam Politik

Nasional603 Dilihat

JAKARTA,SumselPost.co.id – Penyelenggaraan hajatan politik besar Indonesia semakin dekat. Kurang dari enam bulan, momen pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024 sudah segera dilangsungkan. Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia menyampaikan imbauan kepada pihak-pihak yang terlibat politik praktis dan masyarakat umum.

Gus Yahya menegaskan komitmennya untuk mendukung proses pemilihan umum yang mengedepankan rasa tenang, dan tenteram bagi masyarakat. Ia mengimbau kepada aktor politik untuk tidak membuat “kegaduhan” di tengah proses demokrasi. “Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berupaya menjaga ketenangan, ketentraman dan pesan ini tentu pertama kali kami sampaikan dan paling utama kami sampaikan kepada para aktor politik,” ujar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf di Kantor PBNU, Jl. Kramat Raya 164, Jakarta, Jumat (15/9/2023).

Baca Juga  Komisi VII DPR ke Jepang, Cek Kereta Bekas

“Jangan sampai di dalam kompetisi politik walaupun persaingannya ketat, jangan sampai para aktor politik ini membuat manuver-manuver yang mengganggu ketenteraman, ketenangan, apalagi keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, model pertarungan politik yang kini lazim dilakukan aktor-aktor politik kerap dimulai dari pertarungan di platform internet dengan menyebarkan hoaks dan sebagainya. “Kami menyerukan agar hal-hal yang dapat mengancam ketenteraman dan kesentosaan masyarakat ini jangan sampai dilakukan oleh aktor politik. Mari semuanya melaksanakan kompetisi secara rasional, tenang, dan peduli kepada ketenteraman dan keselamatan masyarakat. Jangan hanya karena ingin menang lalu meriskir masyarakat menjadi korban dari pertarungan yang berlangsung,” jelas dia.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk menjauhi segala ajakan tidak konstruktif yang dilakukan oleh para aktor politik. Baginya, keselamatan dan ketenteraman bangsa jauh lebih berharga. “Keselamatan kita ini jauh lebih berharga, ketenteraman jauh lebih berharga, kebijakan pemerintah kita boleh setuju, boleh tidak setuju tapi yang paling utama bahwa kita, keluarga kita, handai taulan kita harus tetap punya kesempatan untuk hidup dengan tenteram dalam keadaan apapun. Itu yang paling penting,” tambahnya.

Baca Juga  Bertemu Dubes Ceko, Ketua DPD RI Tekankan Kerjasama Bisnis Dua Negara Libatkan UMKM

“Seperti sudah sering kali saya sampaikan bahwa NU tidak boleh menjadi kompetitor di dalam dinamika yang ada dan PBNU tidak akan menempatkan diri sebagai pihak di dalam kompetisi yang berlangsung,” ungkap Gus Yahya.
Terkait aktivitas politik praa pengurus NU, Gus Yahya menegaskan, pihaknya telah menyepakati sejumlah parameter terkait hal tersebut. Pengurus di lingkungan PBNU boleh membuat artikulasi publik terkait dengan dinamika politik, namun tidak boleh mengatasnamakan NU. Juga tidak boleh menyimpang dari koridor norma-norma dan haluan Nahdlatul Ulama.

Baca Juga  Sidang Umum AIPA ke-44, DPR Siap Dorong Stabilitas Kawasan Sebagai Penunjang Utama Pertumbuhan Ekonomi

“Kalau mengatasnamakan NU itu substansinya harus merupakan hasil rapat atau hasil permusyawaratan. Kalau tidak merupakan hasil permusyawaratan, itu berarti adalah opini pribadi, bukan opini lembaga,” pungkas Gus Yahya.(MM)

Komentar