Holda Kembalikan Formulir Pendaftaran Balongub di DPD PDI Perjuangan Sumsel

Berita Utama138 Dilihat

Palembang, Sumselpost.co.id – Bakal calon Gubernur (Balongub) yang juga Bendahara DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan (Sumsel) Ir Holda, Msi resmi mengembalikan formulir pendaftaran Balongub ke kantor DPD PDIP Sumsel, Sabtu (18/5).

Pengembalian ini menunjukkan keseriusan Ketua Komisi IV DPRD Sumsel tersebut, untuk ikut kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel 27 November mendatang.

Dalam pengembalian formulir itu ada yang cukup menarik, dimana diwaktu yang sama kader PDIP Meli Mustika juga mengembalikan formulir balon Wakil Gubernur (Balonwagub) Sumsel.

Menurut Holda, dirinya mengembalikan formulir ini sebagai bukti keseriusan dirinya untuk ikut kontestasi Pilkada 2024.

Baca Juga  Kejati Sumsel Tangkap DPO Kasus Penipuan Di Sumbar

Menurut Holda, dirinya mengembalikan formulir ini sebagai bukti keseriusan dirinya untuk ikut kontestasi Pilkada 2024.

“Mudah-mudahan PDIP berkenan suport dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk maju Pilgub. Saya perempuan pertama yang siap bertarung di Pilgub Sumsel, dan diharapkan dengan tagline ekonomi hijau bisa mengatasi Sumsel sejahtera dan berkelanjutan. Kami pastinya mengikuti tahapan dan menyerahkan sepenuhnya untukarah rekomendasi nanti, ” kata Holda.

Sedangkan Sekretaris tim penjaringan Balongub dan Wagub Sumsel dari PDIP Sumsel Tunteja menerangkan, dengan adanya pengembalikan formulir ini menunjukkan ada etikad untu berjuang bersama PDIP.

Baca Juga  Senam Jantung Sehat Bersama Bucin's Cianjur PKK 5 Ilir Palembang dan Bacaleg Partai PKB Rosa Rosmilah

“Kami akan terima berkas dan cek list apakah ada kurang ini persyaratan administrasi. Yang pasti mekanisme kedepan kalau berkas lengkap nanti dipelajari dan pada saatnya dilakukan fit and proper tes, wawancara oleh DPP, ” katanya.

Selain itu, sebelum diputuskan nama yang diusung dalam Pilgub, pastinya Partai akan melakukan survei yang biasanya “gotong royong” dilakukan di PDIP dengan lembaga survei yang dapat rekomendasi.

“Tapi, jika mau sendiri bisa rekom lembaga survei independen dan masih menunggu petunjuk DPP. Siapapun yang rekomendasi DPP akan fair dan tetap diakomodir, ” katanya.

Komentar