JAKARTA,SumselPost.co.id – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung penuh program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Sebab, program ini sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Namun, pelaksanaannya harus dikontrol agar tepat sasaran dan tujuan pemerintah menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul bisa terwujud.
Program tersebut merupakan langkah mulia yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkualitas. “Kami di Komisi X DPR sangat mendukung. Mutu dan layanan pendidikan di Sekolah Rakyat harus menggunakan kurikulum nasional yang dipadukan dengan kurikulum pengembangan karakter. Dengan begitu, lulusan sekolah rakyat tidak mewarisi kemiskinan orang tua mereka,” tegas Hadrian.
Hal itu disampaikan politisi PKB itu dalam dialektika demokrasi bertema “Sekolah Rakyat Diharapkan Menjadi Solusi Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI bersama Anggota Komisi X Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, dan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Lalu Hadrian menegaskan keberlanjutan program itu menjadi hal penting agar siswa Sekolah Rakyat dapat melanjutkan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Selain itu, lulusan bisa dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja sesuai kebutuhan.
“Yang terpenting adalah kontinuitasnya. Mutunya harus dijaga dan lulusannya harus menjawab cita-cita Presiden Prabowo agar anak-anak kita tidak mewarisi kemiskinan dari orang tua mereka. Juga pentingnya rekrutmen guru yang profesional serta selaras dengan kebijakan Kementerian Pendidikan, agar tidak ada kesenjangan kualitas antara guru di Sekolah Rakyat dengan guru di sekolah reguler,” ujarnya.
Hal yang sama diungkapkan Abdul Fikri Faqih, menurutnya sekolah rakyat sebagai solusi peningkatan kualitas SDM, sekaligus pengentasan kemiskinan di Indonesia. Meski pemerintah telah menggelontorkan dana besar untuk bantuan sosial, sekitar Rp500 triliun setiap tahun, tapi angka kemiskinan masih tetap tinggi. Padahal, berbagai program seperti BLT, KIP, PIP dan fasilitas pendidikan bagi siswa miskin sudah dijalankan.
“Sekolah rakyat bisa menjadi terobosan. Lulusan sekolah ini tidak hanya diminati dunia kerja dan industri, tetapi juga mampu melanjutkan studi ke perguruan tinggi dalam maupun luar negeri, atau bahkan menciptakan lapangan kerja melalui wirausa. Sekolah rakyat juga memiliki kurikulum yang relevan dengan kebutuhan bangsa. Empat orientasi utamanya mencakup nasionalisme, kewirausahaan, kepemimpinan, dan spiritualitas,” jelas politisi PKS itu.
Saat ini, lanjut anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur (Jatim) 9 itu, program sekolah rakyat disebut sudah berjalan dengan sekitar 100 unit. Presiden Prabowo menargetkan jumlahnya bertambah menjadi 200 unit tahun 2026, dan 300 unit pada tahun 2027. “Jika program ini konsisten direalisasikan, maka akan efektif meningkatkan kualitas SDM sekaligus mengurangi kemiskinan. Wajar bila kita semua memberikan dukungan penuh,” ujar Fikri.
Kritik
Ubaid Matraji, Koordinator Nasional (JPPI) yang terdiri dari 30 koalisi masyarakat sipil ini menjadi anggota konsorsium jaringan pemantau pendidikan Indonesia. Menurutnya per Agustus 2025 ada sekitar 3,9 juta anak dan 76 persennya atau 2 juta anak yang tidak sekolah akibat faktor ekonomi.
Itu data BPS. Padahal Indonesia sudah 80 tahun merdeka. “Tapi sekolah rakyat yang menelan anggaran ratusan triliun ini malah disetujui DPR. Maka wajar jika DPR dan DPRD jadi sasaran kemarahan rakyat, karena masih banyak anak putus sekolah, rakyat susah dan ekonomi tidak baik-baik saja,” jelas Ubaid.
Perhitungan JPPI sekolah rakyat yang eksis sekarang ini hanya mampu menampung 0,33% dari anak-anak yang gak bisa sekolah karena faktor ekonomi. “Jadi kalau ada sekolah rakyat ini katanya untuk satu dua anak yang tidak sekolah karena gak bisa bayar ternyata yang bisa ditampung oleh sekolah rakyat itu hanya 0,33%. Itu kecil sekali. Bahkan di Jakarta, dari yang ada sebanyak 80% anak justru menolak sekokah rakyat, mereka lebih memilih SDN dan tetap terima PIP atau KJP,” kata Ubaid.
Juga banyak anak yang kabur dari asrama. Gurunya pun banyak yang mundur karena masa depan mereka statusnya tidak jelas. “Sekolah Rakyat juga tidak melibatkan relawan yang aktif membina anak-anak putus sekolah, anak jalanan, perempuan korban kekerasan dan seterusnya. Jadi, sekolah rakyat ini menyimpang dari konstitusi. Lalu, untuk siapa? Jangan sampai hanya proyek,” tambah Ubaid
Sememtara itu, Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesjahteraan Sosial (DNIKS), Agus Eko Cahyono mendukung Sekolah Rakyat karena selaras dengan program Asta Bhakti DNIKS terkait dengan pengentasan kemiskinan. “Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada pendidikan tetapi juga terintegrasi dengan layanan program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga jaminan kesehatan untuk siswa dan keluarganya,” ujarnya. (MM)
Komentar