JAKARTA,SumselPost.co.id – Kemiskinan masih tinggi, dan sejumlah hak penyandang disabilitas di daerah belum terpenuhi secara optimal, khuususunya hak penyandang disabilitas perempuan dan anak-anak. Karena itu DNIKS akan bekerjasama dengan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang daerah pemilihannya meliputi wilayah provinsi. DNIKS juga bertekad mengentaskan kemiskinan melalui kolaborasi dengan pihak swasta , dan komunitas, menyadari DNIKS tidak diback up oleh APBN.
Demikian Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), A. Effendy Choirie, yang akrab disapa Gus Choi, kepada wartawan, di Kantor DNIKS, Jakarta, Kamis (5/2/2026). Gus Choi didampingi Waketum DNIKS Rudi Andries, Sekjen Sudarto, Waketum Zarmansyah, Sekrteris Badan Pakar DNIKS Manimbang Kahariyadi, Ketua DNIKS Dya Loretta Kartikasari, Agus Eko.Cahyono, dan lain-lain.
Menurut Gus Choi, selain kemiskinan banyak hak penyandang disabilitas yang jumlahnya mencapai 23 juta jiwa itu belum terpenuhi, dan hingga kini masih belum terealisir. Sehingga kondisi ini memerlukan perhatian serius pemangku kebijakan di pusat hingga daerah. Karena itu, DNIKS mendorong pemerintah, dan kepala daerah untuk lebih aktif berkoordinasi guna memperkuat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan kemiskinan di daerah terdebut.
Koordinasi itu penting agar kebijakan yang diambil dapat berjalan lebih efektif hingga ke tingkat bawah. “DNIKS berharap dukungan semua pihak untuk mewujudkan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin, rentan kemiskinan, termasuk kelompok disabilitas. Dimana jumlah kemiskinan di Indonesia berdasarkan data BPS mencapai 23,85 juta jiwa atau setara dengan 8,47%. Tapi, menurut PBB pada tahun 2025 jumlahnya melonjak menjadi 194 juta jiwa atau 60,91% dari total populasi,” jelas Gus Choi.
Selain itu, DNIKS menekankan pentingnya penguatan organisasi dan kelembagaan agar isu kemiskinan dan disabilitas itu terus diperjuangkan secara optimal dan lebih luas lagi. “Tentu saja tekad ini sesuai dengan kemampuan DNIKS, sebab yang wajib mengatasi semua persoalan itu adalah pemerintah. Sedangkan DNIKS hanya membantu pemerintah,” ungkap mantan Ketua Umum PB IKA PMII iti.
Selain itu Gus Choi, menjelaskan sejumlah program DNIKS ke depan, antara lain akan menggelar Gerak Bakti Sosial (BAKSOS) 2026 Menyambut Bulan Ramadhan, mulai dari Operasi Katarak, Donor Darah, Pembagian Pakaian Layak Pakai, Berbagi alat untuk Disabilitas. Kegiatan Baksos itu akan berlangsung mulai 3 Oktober hingga 13 Oktober 2026. Lalu, ada nonton film bersama disabilitas pada 10 Februari 2026 di Cinépolis Metro Kebayoran Mall, dan lain-lain.
Menurut Gus Choi, sejak awal organisasi sosial ini difokuskan untuk menangani penyandang disabilitas dengan berbagai ragam kebutuhan, seperti disabilitas fisik, pendengaran, dan penglihatan, serta kelompok masyarakat miskin. DNIKS juga memperluas pada kelompok lanjut usia dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda.
Dalam perjalanannya, organisasi kesejahteraan sosial ini kemudian berkembang hingga ke daerah dengan membentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota. LKS berfungsi sebagai lembaga koordinasi berbagai kegiatan kesejahteraan sosial di daerah, dengan keanggotaan yang terdiri dari yayasan dan perkumpulan sosial.
Gus Choi menjelaskan bahwa LKS dengan piagam pendiriannya pada 17 Juli 1967 yang kemudian ditetapkan sebagai kelahiran DNIKS tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah atau APBN. Karena itu, organisasi ini melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta dan komunitas dalam menjalankan program-program sosial, seperti bakti sosial, bantuan peralatan kesehatan, pelatihan-pelatihan khususnya kelompok disabilitas dan Lansia.
DNIKS sejak berdiri hingga 2025 ini telah mengalami periode pergantian kepengurusan: deklarator (1967-1970), Ibu Johana Sunarti Nasution (1970 – 1985). RPH. Moh Noer (1985 – 1990), H. Gatot Suherman (1990 – 1995), Letjen. Purn. J. Bustanul Arifin (1995 – 2005), Prof. H. Haryono Suyono (2005-2017), H. Tantyo AP. Sudharmono (2017 – 2021, 2021-2026), H. A. Effendy Choirie (2024 – 2029).
Dan, Gus Choi dengan Asta Bakti DNIKS, yaitu delapan kerangka kerja DNIKS adalah; konsolidasi organisasi, kaderisasi, aksi dan akselerasi program sosial pemerintah, mobilisasi dan partisipasi publik/fundraising, pemberdayaan dan advokasi, reproduksi gagasan bersama cendekiawan dan perguruan tinggi, kolaborasi dan strategi dengan organisasi sosial non anggota DNIKS, dan sosialisasi dan publikasi, siap menjadikan DNIKS sebagai mitra strategis pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu para wartawan berharap DNIKS terus berupaya menyosialisasikan lembaga di bawah Kemensos ini ke masyarakat luas melalui berbagai aspek sosial. Baik lomba penulisan berita, foto, konten kreator di media sosial dan lain-lain agar DNIKS dikenal masyarakat luas sehingga program untuk mensejahterakan rakyat ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan sukses membantu pemerintah mewujudkan Indonesia Emas 2045. (MM)
Komentar