BANDUNG,SumselPost.co.id — Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menegaskan perlunya penguatan koordinasi antara DPD, DPR, dan pemerintah dalam proses legislasi serta penanganan isu strategis daerah, terutama terkait pemekaran wilayah. Sebab, masih banyak hambatan teknis dan komunikasi yang mengganggu efektivitas kerja lembaga DPD RI. Apalagi tugas DPD RI memastikan kebijakan pusat itu harus selaras dengan kebutuhan daerah.
Demikian GKR Hemas dalam pressgathering DPD RI dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bertema “Penguatan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (22/11/2025) malam. Hadir antara lain Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Yorrys Raweyai, Tamsil Linrung, Sekjen DPD RI Mohammad Iqbal, pimpinan Komite-Komite dan anggota DPD RI, dan Ketua KWP Ariawan.
Menurut GKR Hemas, proses perumusan undang-undang kerap tidak berjalan secara ideal, karena agenda legislatif DPR sering mendadak tanpa koordinasi awal. “Kami sering terkejut ketika DPR menggelar rapat bersama. Terkadang anggota DPD sudah berada di luar daerah dan harus mendadak kembali ke Jakarta, untuk membahas RUU,” ujar Senator dari Yogyakarta itu.
Meski demikian, GKR Hemas mengapresiasi perubahan positif dalam hubungan antarlembaga, terutama setelah DPR mulai memberikan ruang lebih besar bagi DPD untuk menyampaikan masukan substansial dalam pembahasan UU. “Sekarang DPR sudah memberi ruang berdiskusi dan menyampaikan masukan. Itu luar biasa,” ujarnya.
Salah satu isu utama yang disorot adalah usulan daerah otonomi baru (DOB). GKR Hemas menyebut banyak anggota DPD mendorong pembahasan intensif terkait usulan tersebut. Namun, pemekaran wilayah bukan proses yang sederhana dan membutuhkan sinergi penuh antara pemerintah pusat, DPR, dan DPD. “Kita tahu pemekaran tidak mudah diloloskan. Ini menjadi tantangan paling berat,” tambahnya.
GKR Hemas menyinggung dinamika internal DPD yang kini diwarnai meningkatnya jumlah anggota muda yang aktif dan kreatif. Kondisi itu, menurutnya, menuntut pimpinan DPD bekerja lebih cepat dalam menjawab kebutuhan daerah. “Kami sampai kewalahan mengikuti ritme generasi muda yang sangat aktif. Tapi itu hal baik karena mereka membawa energi baru,” katanya bangga.
Selain itu, GKR Hemas menekankan pentingnya kehadiran pejabat eksekutif dalam rapat pembahasan legislasi. Hal itu, karena banyak kebutuhan daerah tidak terselesaikan lantaran ketidakhadiran menteri dalam rapat penting. “Kalau menterinya tidak datang tidak masalah, yang penting kebutuhan daerah harus dijawab tepat waktu,” ungkapnya.
Dengan demikian kolaborasi antara DPD dan pemerintah daerah semakin kuat. Termasuk program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Banyak pemerintah daerah melihat DPD sebagai mitra strategis dalam menyampaikan aspirasi dan mempercepat penyelarasan kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah. “Komunikasi kita sudah semakin terpadu. Tugas kita memastikan setiap kebijakan selaras dengan kebutuhan daerah,” pungkasnya.
Komentar