PALEMBANG,SumselPost.co.id – Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda N Kiemas menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi di pemerintah daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Menurutnya, hal ini penting untuk mendukung visi birokrasi kelas dunia sebagaimana tercantum dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045.
Untuk itu, Giri menjelaskan, kemajuan teknologi menuntut Aparatur Sipil Negara memiliki kompetensi digital yang lebih baik agar pelayanan publik bisa lebih efektif, efisien, dan transparan.
“Pemerintah dituntut beradaptasi dengan perubahan teknologi yang begitu pesat. ASN harus mampu menguasai kompetensi digital sebagai penyelenggara pemerintahan,” tegasnya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatra Selatan, Rabu (17/9/2025).
Untuk diketahui, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi langkah nyata pemerintah dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat. Hingga kini terdapat 234 MPP fisik dan 199 MPP digital.
“Komisi II DPR mendorong agar pembangunan MPP juga diprioritaskan di wilayah 3T, sehingga pelayanan publik bisa dirasakan secara adil dan merata,” jelas Giri.
Meski begitu, ia mengingatkan masih ada kendala serius seperti ketimpangan infrastruktur digital, keterbatasan SDM ASN di bidang teknologi, integrasi sistem OSS yang belum optimal, rendahnya literasi digital, hingga keamanan data.
“Kita juga harus waspada terhadap maraknya kasus kebocoran data dan kejahatan siber yang semakin sering terjadi,” ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Giri menambahkan, laporan Ombudsman RI 2024 menunjukkan pemerintah daerah, BPN, dan BUMN/BUMD masih menjadi instansi dengan pengaduan masyarakat terbanyak. “Komisi II ingin memastikan transformasi digital di daerah, termasuk di Sumatra Selatan, berjalan optimal demi mewujudkan birokrasi yang adaptif, terbuka, dan melayani seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (MM)
Komentar