JAKARTA,SumselPost.co.id – Di tengah dinamika geopolitik global yang kian memanas, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, menegaskan pentingnya Indonesia memperkuat kedaulatan nasional sekaligus tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Demikian Dave dalam dialektika demokrasi “Memperkuat Kedaulatan Bangsa di Era Dinamika Persaingan Global” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/4/2026). Selain Dave sebagai pembicara juga Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia (LPI), Ujang Komarudin.
Dave menyoroti sejumlah konflik global yang hingga kini belum mereda, mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. “Konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung lebih dari tiga tahun menunjukkan adanya keterlibatan berbagai pihak di luar kedua negara tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, di Timur Tengah, eskalasi konflik kembali meningkat setelah adanya serangan yang menewaskan sejumlah tokoh penting di Iran, Ali Khameini. Meski demikian, stabilitas internal Iran relatif terjaga karena kuatnya ideologi negara tersebut. “Pergantian kepemimpinan di Iran berlangsung cepat. Ini menunjukkan mereka tidak mengkultuskan individu, tetapi mengedepankan ideologi negara,” katanya.
Menurut Dave, kondisi global itu berdampak pada sektor ekonomi, khususnya lonjakan harga minyak dunia. Namun, ia mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang mampu menjaga stabilitas harga melalui kebijakan fiskal. “Pemerintah, termasuk Presiden Prabowo dan Menteri ESDM, mampu menahan dampak kenaikan harga minyak dengan pengelolaan APBN,” ungkapnya.
Tapi, Dave mengingatkan adanya ancaman hibrida yang tidak boleh dianggap remeh. Yaitu, pentingnya kewaspadaan nasional terhadap potensi dampak lanjutan dari konflik global, termasuk di kawasan Laut China Selatan dan ketegangan antara China dan Taiwan.
Untuk itu, Indonesia harus tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif di tengah tarik-menarik kepentingan global, baik dari China maupun negara-negara Barat. “China adalah mitra dagang utama Indonesia, tetapi kita juga membutuhkan dukungan teknologi dan kerja sama dari Amerika Serikat serta Eropa. Jadi hubungan harus tetap seimbang,” tambahnya.
Dave menekankan pentingnya peran Indonesia di forum internasional untuk mendorong solusi damai yang konkret dan berkelanjutan, bukan sekadar menghasilkan resolusi tanpa implementasi. “Indonesia harus terus mendorong solusi permanen bagi konflik global, sehingga tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi benar-benar menghasilkan perdamaian,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Literasi Politik Indonesia (LPI), Ujang Komarudin, menegaskan bahwa Indonesia perlu memperkuat daya tahan nasional, terutama di sektor energi, pangan, dan stabilitas politik dan keamanan. Dimana kondisi dunia saat ini penuh ketidakpastian, merujuk pada berbagai konflik yang terjadi di sejumlah kawasan, mulai dari Timur Tengah hingga Asia.
Situasi itu menurutnya, menunjukkan bahwa kekuatan global masih didominasi oleh negara-negara besar yang cenderung memaksakan kehendaknya. “Dalam sejarah, yang kuat akan berbuat sesuai kemampuannya, sementara yang lemah akan menerima konsekuensinya. Ini realitas geopolitik yang tidak bisa dihindari,” kata Ujang.
Ujang menyinggung perubahan konstelasi global, termasuk mulai berkurangnya dominasi Barat dan munculnya kekuatan baru seperti China. Meski demikian, bahwa fokus utama Indonesia seharusnya bukan pada rivalitas global, melainkan pada kesiapan internal bangsa.
“Ketahanan energi menjadi salah satu faktor krusial yang harus diperkuat. Ketergantungan pada impor BBM masih menjadi tantangan, sehingga pembangunan infrastruktur seperti kilang minyak dan cadangan energi nasional perlu dipercepat. Tapi, saya mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan energi di tengah gejolak global,” ungkapnya.
Selain energi, Ujang menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai fondasi utama negara. Ia mengingatkan bahwa dalam kondisi apa pun, termasuk konflik, ketersediaan pangan menjadi faktor penentu keberlangsungan kehidupan masyarakat. “Dengan jumlah penduduk yang besar, jika pasokan pangan terganggu, dampaknya akan sangat serius. Karena itu, swasembada pangan harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ujang menilai stabilitas politik dan keamanan merupakan kunci utama dalam menjaga ketahanan nasional. Karena itu, semua jangan pihak tidak memicu konflik yang dapat mengganggu stabilitas dalam negeri. “Kalau stabilitas politik dan keamanan terjaga, sektor lain akan ikut stabil. Tapi jika terguncang, semuanya akan terdampak,” pungkasnya. (MM)
Komentar