JAKARTA,SumselPost.co.id – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI mengklarifikasi isu yang beredar bahwa DPR RI telah menyetujui rencana Pemerintah untuk menutup ritel modern atau minimarket demi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Rencana penutupan minimarket muncul karena dianggap sebagai saingan Kopdes.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris F-PDIP DPR RI, Dolfie O.F.P merespons atas beredarnya isu yang menyebut DPR telah menyetujui usulan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto untuk menghentikan ekspansi minimarket demi Koperasi Desa. Termasuk adanya narasi salah yang mengatakan Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyetujui rencana itu.
“Tidak terdapat pernyataan resmi dari Ketua DPR RI terkait isu penghentian atau pembatasan ekspansi minimarket di desa sebagaimana yang berkembang di ruang publik,” tegas Dolfie O.F.P, Senin (23/2/2026).
Dolfie menjelaskan, isu yang beredar merupakan bagian dari dinamika pembahasan dalam rapat kerja di Komisi V DPR RI dengan Mendes PDT Yandri Susanto beberapa waktu lalu. Komisi V DPR pun disebut baru memberikan respons lisan atas isu yang disampaikan Mendes PDT Yandri Susanto.
Rapat yang dimaksud sebenarnya berlangsung pada November 2025 lalu di mana saat itu Mendes PDT menyebut keberadaan minimarket yang sudah merajalela harus disetop demi kelancaran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Dolfie menegaskan bahwa kalaupun ada respons dari anggota dewan, hal itu belum merupakan keputusan rapat kerja Komisi V DPR RI.
“Substansi yang beredar merupakan bagian dari dinamika pembahasan di Komisi V DPR RI, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi,” terang Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini.
“Bahkan hal tersebut belum merupakan keputusan rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa,” lanjut Dolfie.
Dolfie mengatakan, F-PDIP selalu mengedepankan kajian mendalam terhadap kebijakan strategis yang menyangkut kepentingan usaha, program Pemerintah, dan hajat hidup rakyat. Termasuk dalam hal penutupan minimarket demi Koperasi Desa Merah Putih.
“Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa setiap kebijakan strategis yang berdampak pada pelaku usaha, koperasi desa, dan masyarakat luas harus disertai kajian yang komprehensif dan berbasis data,” ujarnya.
F-PDIP juga menegaskan kebijakan harus dibahas secara mendalam di komisi terkait sesuai mekanisme yang berlaku. “Serta mempertimbangkan secara menyeluruh aspek regulasi, ekonomi, sosial, dan keberlanjutan usaha,” pungkas Dolfie. (MM)
Komentar