Ekonomi RI Naik Kelas, Sultan Apresiasi dan Minta Pemerintah Turunkan Kemiskinan

Nasional386 Dilihat

JAKARTA,SumselPost.co.id – Indonesia naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah atas berdasarkan kategorisasi terbaru Bank Dunia (World Bank).

Bank Dunia menjelaskan, perubahan kategori Indonesia tersebut karena perekonomian Indonesia yang tumbuh kuat 5,3% pada tahun lalu. Ini membuat Indonesia memiliki pendapatan per kapita sebesar US$ 4.580 pada tahun lalu, naik dari tahun 2021 sebesar US$ 4.140.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyampaikan apresiasi kinerja ekonomi pemerintahan presiden Joko Widodo.

Baca Juga  Fahri Hamzah: Kinerja Prabowo sebagai Menhan Jadi Modal Jelang Pemilu 2024

“Kita patut bersyukur Upaya keras pemerintah dalam memulihkan kondisi ekonomi nasional pasca pandemi telah memberikan hasil yang diakui dunia internasional. Sebuah capaian yang patut diapresiasi oleh semua elemen bangsa”, ujar Sultan, pada Kamis (6/7/2023).

Meski demikian, mantan aktivis KNPI itu menilai capaian ekonomi pemerintah tersebut masih perlu ditingkatkan dengan pendekatan pengurangan angka kemiskinan secara konsisten. Masih terdapat puluhan juta masyarakat berpendapatan rendah yang hidup di bawah garis kemiskinan.

“Faktanya jutaan masyarakat kita memiliki pendapatan yang lebih rendah dari GNP 4.580 USD. Artinya, jika dilihat dari faktor Paritas daya beli, pengeluaran masyarakat masih di bawah rata-rata GNP perhari yakni 12,5 USD,” kata Sultan.

Baca Juga  Sidang Paripurna ke-10, DPD RI Minta Pemerintah Antisipasi Segala Kemungkinan dalam Mudik Lebaran 2023

Menurutnya, bahkan jika pemerintah menaikkan standar paritas daya beli masyarakat menjadi hanya 3 USD perhari sesuai rekomendasi world bank, maka 40 juta masyarakat kita sudah tergolong miskin. Hal ini tentu diakibatkan oleh gini Ratio atau kesenjangan ekonomi masyarakat Indonesia yang masih cukup lebar.

“Oleh karena itu, kami minta Pemerintah untuk tidak berpuas diri dengan capaian naiknya posisi ekonomi tersebut. Masih terdapat banyak target yang membutuhkan perhatian serius hingga berakhirnya pemerintahan presiden Joko Widodo,” pungkasnya.(MM)

Komentar